Sekjen Nasdem Sebut Pertemuan Presiden dan Parpol Koalisi Tak Bahas Panglima TNI

Ia menegaskan, hal itu merupakan kewenangan Presiden.

"Tadi tidak dibicarakan. Pergantian panglima itu kewenangan prerogatif presiden," kata Johnny dalam siaran langsung Kompas TV, Rabu malam.

Johnny meyakini bahwa presiden mampu memilih calon panglima terbaik. Dengan pengalaman memimpin RI selama bertahun-tahun, Johnny yakin Jokowi tahu betul DNA militer Indonesia.

Oleh karenanya, kata Johnny, usulan presiden terkait Panglima TNI kelak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kekuatannya, tantangannya, Pak Presiden sudah tahu betul," ujarnya.

Johnny menambahkan, penetapan Panglima TNI juga harus melalui proses politik di DPR lewat fit and proper test.

Untuk itu, ia meminta masyarakat bersabar menantikan proses ini.

"Kita tunggu dari Bapak Presiden," katanya.

Johnny menambahkan, ada lima isu yang dibahas dalam pertemuan Jokowi dengan para elite partai koalisi. Kelimanya yakni ihwal penanganan pandemi Covid-19, kemudian capaian perekonomian nasional.

Lalu terkait dengan strategi ekonomi dan bisnis, isu ketatanegaraan berupa evaluasi otonomi daerah, dan rencana pemindahan ibu kota negara.

"Suasana pertemuan sangat bersahabat dan dalam suasana kekompakan semangat gotong royong yang tinggi," imbuh Johnny.

Diketahui, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki purna tugas di dunia kemiliteran pada November 2021.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, presiden akan mengajukan satu nama calon panglima TNI untuk menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI.

Sejauh ini, terdapat tiga nama yang berpotensi menjadi penerus Hadi. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo.