WHO Tegur RI soal Mobilitas Masyarakat di Jawa, Pemerintah Diminta Evaluasi Pelonggaran PPKM

Sebab, kata Dicky, pandemi Covid-19 merupakan ancaman global sehingga perilaku masyarakat di satu negara akan berdampak pada negara lain.

"Jadi kita tidak bisa mengasingkan diri, mengekslusifkan diri, pasti akan dibandingkan, dimonitor oleh lembaga asing dan internasional dan ini untuk kepentingan kita juga," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Senin (23/8/2021).

Dicky mengatakan, dengan teguran tersebut, pemerintah bisa melakukan evaluasi terhadap pelonggaran aktivitas masyarakat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa.

Ia menilai, pelonggaran yang diberikan pemerintah cukup dratis sehingga mobilitas masyarakat meningkat.

"Sikap pemerintah adalah me-review pelonggaran itu karena menurut saya terlalu drastis dan tidak bergradasi yang benar dan tidak koheren antarsektor ada yang 100 persen ada yang ini. Nah ini yang berbahaya, harus sama semua sektor itu harus paralel dan koheren," ujarnya.

Lebih lanjut, Dicky mengingatkan, laju penularan varian Delta belum selesai meski sudah terjadi penurunan kasus Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karenanya, ia meminta agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

"Ingat PPKM ini hanya memperlambat penyebaran virus, dia (PPKM) mengubah skenario terburuk, iya, tapi tidak completely menyelesaikan tapi memperlambat dan ingat mayoritas penduduk kita masih rawan terpapar Covid-19," ucap Dicky.

Sebelumnya diberitakan, WHO mendesak Indonesia untuk mengambil tindakan demi membendung penularan virus corona.

Diberitakan Reuters, 19 Agustus 2021, hal itu dikarenakan data baru yang menunjukkan bahwa mobilitas untuk ritel dan rekreasi telah mencapai tingkat pra-pandemi di beberapa wilayah utama.

Laporan situasi terbaru WHO menyoroti "peningkatan signifikan dalam mobilitas masyarakat dalam ritel dan rekreasi" di provinsi Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah yang secara kolektif menampung sekitar 97 juta orang.

Adapun yang dimaksud ruang ritel dan rekreasi mengacu pada restoran, kafe, pusat perbelanjaan, perpustakaan, museum, dan taman hiburan.

"Perumusan rencana konkret dan tindakan mendesak sangat penting untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak peningkatan mobilitas pada transmisi dan kapasitas sistem kesehatan," tulis laporan itu.