Salin Artikel

Puluhan Tersangka Teroris Diamankan, 50 Orang Anggota JI dan 3 Lainnya JAD

JAKARTA, KOMPAS.com – Sebanyak 53 tersangka teroris diamankan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejak tanggal 12 sampai 17 Agustus 2021.

Kadiv Humas Polri, Inspektur Jenderal Argo Yuwono mengatakan, 50 orang diantaranya merupakan anggota organisasi Jamaah Islamiyah (JI).

“Dari 53 orang ini, dari jaringan Jamaah Islamiyah sebanyak 50 orang,” kata Argo dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (21/8/2021).

Argo mengatakan, 50 tersangka teroris ini diamankan di 10 provinsi yang berbeda.

Rinciannya, sebanyak 8 orang diamankan di Sumatera Utara, 3 orang di Jambi, 7 orang di Lampung, 1 orang di Kalimantan Barat, 3 orang di Sulawesi Selatan, 1 orang di Maluku, 6 orang di Banten, 4 orang di Jawa Barat, 11 orang di Jawa Tengah, dan 6 orang di Jawa Timur.

“Itu yang kita amankan di 10 provinsi,” ucapnya.

Sementara, 3 tersangka teroris lainnya berasal dari organisasi teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Ketiga orang ini, menurut Argo, diamankan di Kalimantan Timur.

“Jadi itu yang sudah kami lakukan penangkapan berkaitan dengan kegiatan di seminggu ini,” ungkapnya.

Dalam penangkapan ini, Argo mengatakan organisasi JI berencana melakukan aksi dengan menggunakan momen Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Densus 88 juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni kotak amal, senjata api rakitan, peluru, pistol, hingga beberapa buku.

“Sesuai dengan keterangan dari beberapa tersangka yang kita lakukan penangkapan, ya memang, kelompok JI sendiri dia ingin menggunakan momen 17 Agustus Hari Kemerdekaan,” ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/21/11502241/puluhan-tersangka-teroris-diamankan-50-orang-anggota-ji-dan-3-lainnya-jad

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke