Salin Artikel

Taliban Kuasai Afghanistan, PKS Minta Keselamatan WNI Diprioritaskan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR, Sukamta, meminta pemerintah memprioritaskan keselamatan warga negara Indonesia (WNI) yang masih berada di Afghanistan. Diketahui, pada Minggu (15/8/2021), Taliban menguasai ibu kota Kabul.

"Saat ini prioritas pemerintah Indonesia khususnya Kemenlu yaitu memastikan keselamatan WNI. Sejumlah WNI berada di sana, baik yang bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia maupun yang sedang bekerja di Afghanistan secara umum," kata Sukamta, dalam keterangannya, Kamis (19/8/2021).

Anggota Komisi I DPR itu menuturkan, keselamatan WNI harus menjadi perhatian dari pemerintah meski Taliban telah memberikan jaminan.

Ia mengutip adagium peluru tidak punya mata, maka pemerintah tetap perlu memantau dan mewaspadai perkembangan WNI di Afghanistan.

"Bila perlu dan memungkinkan segera dilakukan evakuasi," ucapnya.

Di sisi lain, Sukamta menambahkan, konflik antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat dan NATO menyisakan banyak masalah.

Perang itu, kata dia, telah merenggut puluhan ribu nyawa rakyat dan tentara, ratusan ribu pengungsi, kerusakan infrastruktur, hancurnya ekonomi, sosial dan pendidikan rakyat Afghanistan.

"Sebagai penguasa Afghanistan saat ini, Taliban harus bertanggung jawab dengan membangun Afghanistan kembali secara damai," ujarnya.

Menurut dia, peran strategis Indonesia pada masa lalu menjadi modal untuk berperan aktif dalam upaya rekonsiliasi damai. Sebab, Indonesia memiliki hubungan baik dengan Afghanistan, termasuk Taliban.

Selain itu, Sukamta menuturkan, peran internasional juga diperlukan untuk membangun kembali Afghanistan yang damai.

"Proses pembangunan kembali Afghanistan harus melibatkan semua pihak yang ingin membangun Afghanistan, berlangsung secara damai dan moderat," kata Sukamta.

Diberitakan, Taliban berhasil merebut pemerintahan Afghanistan setelah perang selama dua dekade melawan pasukan pemerintah yang didukung oleh militer Amerika Serikat dan NATO.

Kondisi menjadi tidak menentu khususnya bagi warga negara asing, walaupun Taliban telah menyatakan tidak akan mengganggu WNA, termasuk yang berasal dari Indonesia.

Setelah Taliban memasuki Kabul, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dilaporkan meninggalkan Afghanistan. Ghani beralasan ingin menghindari pertumpahan darah.

Jatuhnya Kabul ke tangan Taliban tak terlepas dari hengkangnya pasukan asing yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan, pemerintah berencana mengevakuasi WNI serta para pejabat dan staf KBRI di Afghanistan.

"Ada rencana evakuasi dan masih terus dimatangkan," ujar Faizasyah kepada Kompas.com, Senin (16/8/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/19/13565771/taliban-kuasai-afghanistan-pks-minta-keselamatan-wni-diprioritaskan

Terkini Lainnya

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral Saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke