Salin Artikel

Pemakaian Baju Daerah Jokowi Dinilai Hanya Pencitraan, Tak Ada Komitmen Lindungi Masyarakat Adat

Direktur Advokasi, Hukum, dan HAM Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman menyoroti pengunaan pakaian adat urang Kanekes asal Badui, Banten saat menghadiri acara Sidang Tahunan MPR RI pada Senin (16/8/2021).

“Pengenaan baju adat itu lip service belaka, sekadar pencitraan,” kata Arman kepada Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Arman mengatakan, apabila Jokowi benar-benar menghormati masyarakat adat, seharusnya ia mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama hak atas wilayah adatnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, pemakaian pakaian adat itu tidak sejalan dengan komitmen pemerintah di lapangan. Sebab, menurut AMAN, wilayah adat semakin terdesak.

Misalnya saja, dalam Catatan Akhir Tahun 2020, AMAN mendokumentasikan sedikitnya ada 40 kasus kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat adat sepanjang 2020.

Pada periode Januari hingga Mei tahun lalu, diperkirakan 1.488 hektar hutan di Papua lenyap.

Dari 40 kasus yang terjadi di total wilayah adat yang mencapai 31.632,67 hektar itu, ada lebih dari 39.000 warga masyarakat adat yang telah mengalami kerugian ekonomi, sosial, dan moral sebagai dampak dari tindakan intimidatif, kekerasan, dan kriminalisasi.

"Komitmen tidak pernah sejalan dengan tindakan di lapangan. Baju adat dipakai, tapi wilayah adat dihabisi,” ucapnya.

Ia juga menyoroti ketidakjelasan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat.

“RUU Masyarakat juga belum jelas nasibnya baik dari sisi proses politiknya maupun dari aspek substansinya,” kata dia.

Tidak hanya pakaian adat Kanekes atau Badui, Arman juga mengkritik Jokowi yang mengenakan pakaian adat Lampung dalam upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2021).

Dalam pidato kenegaraan, Jokowi memang membanggakan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.

"Seolah hendak merayakan kemenangan pengusuran masyakat adat dan wilayah adatnya melalui UU Cipta Kerja," ujarnya.

Sebagai informasi, pada Sidang Tahunan MPR RI, Senin (16/8/2021), Jokowi tampak mengenakan pakaian adat urang Kanekes atau orang Badui berupa atasan hitam dan celana hitam dengan lencana merah putih di dada sebelah kiri.

Kemudian, dalam Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/8/2021), Jokowi kembali tampak mengenakan pakaian adat, yakni baju adat asal Lampung.

Presiden terlihat mengenakan setelan berwarna putih. Ia juga memakai sarung dan kain songket berwarna merah emas.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/18/19094851/pemakaian-baju-daerah-jokowi-dinilai-hanya-pencitraan-tak-ada-komitmen

Terkini Lainnya

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Prabowo Perlu Waktu untuk Bertemu, PKS Ingatkan Silaturahmi Politik Penting bagi Demokrasi

Nasional
Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Soal Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Bukan Cuma Harapan Pak Luhut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke