Salin Artikel

Menko PMK: Banyak Rakyat Indonesia Belum Merdeka, di Jurang Kemiskinan, hingga Terancam "Lost Generation"

Menurut Muhadjir, selain masalah pandemi Covid-19, kemiskinan hingga ancaman lost generation menjadi pekerjaan rumah di Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Kemerdekaan RI.

"Mereka yang berada dalam jurang kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem. Kemudian juga anak-anak terlantar yang menghadapi ancaman lost generation atau generasi yang hilang," kata Muhadjir dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/8/2021).

Oleh karena itu, Muhadjir menilai, dibutuhkan kerja keras semua pihak untuk memerdekakan dan menyejahterakan rakyat Indonesia dan menuju Indonesia Maju.

Bagi dia, tugas ini merupakan pekerjaan besar yang harus ditangani bersama, termasuk oleh jajaran kementeriannya.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, "Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh" menjadi tema besar dalam Peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini.

Ia mengatakan, tema tersebut merupakan bentuk optimisme pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Dalam rangka mempringati HUT Ke-76 RI di tengah pandemi, Muhadjir pun mengikuti upacara secara virtual didampingi para pejabat eselon II dan eselon II di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa, (17/8/2021).

Dalam peringatan HUT RI ke-76, pakaian adat Indonesia menjadi seragam upacara jajaran pejabat pemerintahan yang Kemenko PMK.

Muhadjir mengenakan pakaian adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Menurut Muhadjir, baju berwarna biru itu merupakan pemberian dari pihak Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu saat melakukan kunjungan ke sana.

"Kemarin waktu saya berkunjung ke Kalimantan Selatan diberi hadiah berupa seragam Kabupaten Tanah Bumbu. Ya saya pakai saja," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/17/19384461/menko-pmk-banyak-rakyat-indonesia-belum-merdeka-di-jurang-kemiskinan-hingga

Terkini Lainnya

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke