Salin Artikel

Survei IPO: Elektabilitas PAN Geser PKS jika Pemilu Digelar Saat Ini

Salah satu partai yang mendapat sorotan survei adalah Partai Amanat Nasional (PAN) di mana menggeser Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari survei-survei sebelumnya.

"Sebelumnya PKS selalu di atas PAN, tapi hari ini terbalik, PAN berada di atas PKS," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya "Pandemi dan Konstelasi Politik 2024", Sabtu (14/8/2021).

Pada survei kali ini, PAN unggul atas PKS di posisi tujuh dengan persentase 5,8 persen.

PKS, pada survei kali ini berada pada posisi delapan dengan persentase 4,9 persen.

Padahal, kata Dedi, survei IPO sebelumnya yang dilakukan bulan April 2021 menunjukkan PKS jauh unggul di atas PAN, yaitu pada posisi lima dengan persentase 5,3 persen.

"Pada April, catatan kami, PAN dapat 2,2 persen dan posisi delapan. Hari ini, PAN di posisi tujuh dengan perolehan 5,8 persen. PKS berhasil dilewati oleh PAN," ujarnya.

Dedi menuturkan, elektabilitas PAN yang merangkak naik mengungguli PKS cukup mengagetkan. Pasalnya, kata dia, PAN selama periode April sampai Agustus tidak banyak berbicara.

Berbeda dengan PKS, kata dia, yang kerap melakukan argumentasi politik dengan cara berkunjung antar partai politik, justru terlihat menurun dalam survei.

"PAN saya kira selama periode April sampai Agustus sekarang termasuk partai yang mungkin tidak banyak bicara. Berbeda dengan PKS yang mungkin lebih banyak melakukan argumentasi politik, melakukan kunjungan segala macam, pemberitaan juga cukup banyak. Tapi faktanya PKS menurun," jelasnya.

Ia menduga, fenomena ini lantaran PAN dinilai lebih banyak bergerak turun ke bawah membantu pemerintah dalam penanganan pandemi, misalnya membantu program vaksinasi.

Selain itu, elektabilitas PAN yang merangkak naik juga dapat diartikan bahwa publik lebih menilai kegiatan yang berdampak positif bagi masyarakat ketimbang partai melakukan promosi.

Lebih lanjut, Dedi menilai bahwa elektabilitas PAN yang merangkak naik juga karena faktor keberhasilan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dalam menjaga soliditas partai.

"Meskipun mengalami perpecahan dengan hadirnya Partai Ummat, tetapi Zulhas berhasil membuktikan kepiawaiannya menjaga soliditas PAN. Bahkan berhasil mengungguli PKS. Ini temuan menarik sekaligus pesan untuk PKS agar lebih waspada," tutur dia.

Di sisi lain, Dedi menduga bahwa kondisi PKS yang menurun dalam elektabilitas partai disebabkan karena pengaruh lahirnya Partai Gelora.

Hal tersebut bersinggungan pada hasil survei IPO kali ini yang menunjukkan Partai Gelora mendapat respons elektabilitas 0,7 persen.

"Partai Gelora sudah mulai muncul bahkan dia lebih tinggi dibandingkan Partai Bulan Bintang dan Partai Garuda. Posisi Partai Gelora ada di 0,7 persen, PBB ada di 0,5 persen, Garuda ada di 0,2 persen. Berarti penurunan PKS besar kemungkinan karena gerbong Gelora memengaruhi perolehan loyalitas mereka," kata Dedi.

Adapun survei IPO dilakukan dengan mengambil sampel 1.200 responden pada periode 2-10 Agustus 2021.

Survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan margin of error 2,5 persen dan tingkat kepercayaan 97 persen.

Berikut 18 pilihan responden terhadap partai politik jika Pemilu digelar saat ini:

  1. PDI Perjuangan 19,5 persen
  2. Partai Golkar 13,8 persen
  3. Partai Gerindra 12,6 persen
  4. Partai Demokrat 8,7 persen
  5. Partai Nasdem 7,8 persen
  6. Partai Kebangkitan Bangsa 7,5 persen
  7. Partai Amanat Nasional 5,8 persen
  8. Partai Keadilan Sejahtera 4,9 persen
  9. Partai Perindo 2,1 persen
  10. Partai Persatuan Pembangunan 1,9 persen
  11. Partai Berkarya 1,9 persen
  12. Partai Solidaritas Indonesia 1,8 persen
  13. Partai Hanura 0,9 persen
  14. Partai Gelora 0,7 persen
  15. Partai Bulan Bintang 0,5 persen
  16. Partai Garuda 0,2 persen
  17. PKPI 0 persen
  18. Partai Ummat 0 persen

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/14/20421641/survei-ipo-elektabilitas-pan-geser-pks-jika-pemilu-digelar-saat-ini

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke