Salin Artikel

Gus Menteri Sebut Posyandu Penting untuk Percepat Layanan bagi Warga Desa

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, pelayanan terintegrasi atau terpadu perlu dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan warga yang beragam.

“Perlu layanan terpadu yang langsung menyentuh kesejahteraan warga dan berada dekat pemukiman,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam web seminar (webinar) bertajuk Mengembangkan Puskesos–SLRT: Mengawal Reformasi Sistem Perlindungan Sosial Nasional pada Kamis (12/8/2021).

Salah satu layanan yang selama ini aktif dijalankan, banyak diminati warga, dan didukung oleh perangkat desa adalah pos pelayanan terpadu (posyandu).

“Posyandu ini mampu memberikan layanan kepada warga desa dengan memadukan kerja-kerja di SDGs Desa,” kata Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Menteri itu dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Kamis (12/8/2021).

Dia memaparkan, terdapat total 660.116 posyandu yang tersebar di Indonesia, atau sekitar sembilan pos di setiap desa.

Dari jumlah tersebut, terdapat 245.718 posyandu aktif setiap bulan, 130.107 aktif dua bulan sekali, dan 284.291 aktif dengan kegiatan tidak terjadwal.

Adapun warga di sejumlah 70.086 desa terlibat aktif dalam kegiatan posyandu. Hal ini setara dengan 93 persen warga desa.

Menteri Desa PDTT menjelaskan, pendanaan posyandu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa, pemerintah daerah (pemda), perusahaan, iuran warga, dan lainnya.

Posyandu, kata dia, tidak hanya melayani persoalan ibu dan anak, tetapi juga program imunisasi, keluarga berencana (KB), lanjut usia (lansia), remaja, layanan disabilitas, stunting, kesehatan jiwa, bahkan penanganan kasus Covid-19.

Pelayanan dalam penanganan Covid-19, termasuk di antaranya informasi dan pelaksanaan vaksinasi, pencegahan dan penanganan penderita Covid-19, penanganan keluarga miskin kronis, penyaluran bantuan sosial (bansos), dan lain-lain.

Pada kesempatan tersebut, Gus Menteri mengatakan, pihaknya tengah menyusun aplikasi Sistem Informasi Posyandu Desa sebagai sistem layanan sosial dasar terintegrasi di desa.

Aplikasi tersebut akan memuat data potensi dan masalah terbaru yang didapat dari hasil pendataan SDGS Desa.

Data tersebut meliputi nama, alamat, status keluarga miskin kronis, pengangguran, warga dengan penyakit kronis dan menahun, anak putus sekolah, warga difabel, penerima bansos, penderita Covid-19, kebutuhan vaksinasi, dan lainnya.

Dalam aplikasi juga termuat data unit kerja posyandu dan tahapan kerja di setiap unit, isian aktivitas posyandu, rekaman kegiatan yang dijalankan di setiap uit, dan rekaman riwayat tindakan kader posyandu.

Hal tersebut, kata Gus Menteri, akan memudahkan layanan sosial dasar sekaligus, khususnya bagi warga desa yang membutuhkan berbagai layanan.

“Bagi pemerintah desa, posyandu menjadi lembaga kemasyarakatan yang mendukung pemerintah desa perluas jangkauan layanan kepada warga,” ujar Menteri Desa PDTT.

Ia menilai, dengan upaya tersebut, pemerintah desa akan lebih mudah memadukan seluruh layanan dalam satu lembaga kemasyarakatan.

Selain itu, supra desa juga dapat memadukan penugasan kegiatan kepala desa berkaitan dengan layanan sosial dasar.

“Saya selalu berusaha untuk bangun kepercayaan diri bahwa desa itu bisa dipercaya dan bisa lakukan sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Desa,” kata Gus Menteri.

UU Desa yang dimaksud adalah UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tujuan Pembangunan Desa, yang terdiri dari empat butir.

Pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia. Kedua, meningkatkan pelayanan publik di desa. Ketiga, menanggulangi kemiskinan, dan keempat, masyarakat desa menjadi subjek pembangunan.

Salah satu upaya Kementerian Desa PDTT dalam menanggulangi kemiskinan adalah meningkatkan layanan dan perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat desa, bukan berdasarkan keinginan elite desa.

Perencanaan pembangunan yang sesuai kebutuhan warga dilakukan dengan memutakhirkan data desa.

Sebagai informasi, per Rabu (11/8/2021), telah terhimpun informasi desa sebanyak 43.232 desa atau setara dengan 58 persen, yang terdiri dari 464.402 rukun tetangga (RT), 29.089.189 keluarga atau setara dengan 94 persen, dan 86.059.356 jiwa atau setara 73 persen.

Adapun SDGs Desa tersebut dikumpulkan oleh 1.504.168 relawan.

Gus Menteri berharap, mulai tahun 2022, perencanaan pembangunan desa dapat didasarkan pada data paling mutakhir yang memuat masalah terbaru yang dihadapi masyarakat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/12/15430341/gus-menteri-sebut-posyandu-penting-untuk-percepat-layanan-bagi-warga-desa

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke