Salin Artikel

Menkes Lantik Sekjen Kemenkes Baru dari Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melantik Kunta Wibawa Dasa Nugraha sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Senin (9/8/2021).

Sebelumnya, Kunta menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak 31 Januari 2020.

"Untuk Pak Kunta selamat datang. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan bisa mengajak Bapak ke sini (Kementerian Kesehatan)," kata Budi, dikutip dari laman Kemenkes, Senin.

Kunta resmi meneruskan jabatan yang dipegang oleh Oscar Primadi. Sementara, Oscar melanjutkan tugas di Kementerian Kesehatan sebagai Analis Kebijakan Ahli Utama.

Budi mengatakan, Kemenkes membutuhkan dukungan, karena banyak hal yang harus dilakukan agar sektor kesehatan Indonesia menjadi lebih baik, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19.

''Saya mohon ke teman-teman eselon 1 untuk bisa mendukung beliau karena tugas ini adalah tugas besar, tugas bersama yang harus kita lakukan,'' ujarnya.

Selain menjadi Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, Kunta pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Analisa Penerimaan Perpajakan, DJA tahun 2005.

Kemudian, ditunjuk sebagai Kepala Bidang Analisa Kebijakan Perpajakan BKF pada 2008.

Pada 2013, Kunta dilantik menjadi Kepala Bidang Forum Multilateral BKF, dan pada 2014 dilantik menjadi Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DJA.

Kunta lahir di Solo, 30 November 1968. Ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada 1993.

Kemudian, ia berhasil meraih gelar Master of Art in Macroeconomics dari University of Boston, Amerika Serikat, pada 1999, dan meraih gelar Phd in Public Finance dari University of Canberra, Australia pada 2013.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/09/17060361/menkes-lantik-sekjen-kemenkes-baru-dari-kemenkeu

Terkini Lainnya

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke