Salin Artikel

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Apalagi, kata dia, saat ini Covid-19 yang disebabkan virus corona varian Delta gejalanya bisa langsung berat hingga menyebabkan fatalitas.

"Oleh karena itu, obat-obatan antivirus harus tersedia di lokasi isolasi mandiri (terpusat) dan puskesmas, disamping pertolongan lain seperti ketersediaan oksigen dan lainnya," kata Muhadjir saat mengunjungi lokasi isolasi mandiri terpusat di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Rabu (4/8/2021).

Dalam kunjungan tersebut, Muhadjir mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang justru telah menyediakan obat antivirus di lokasi isolasi mandiri dan puskesmas.

Oleh karena itu, Muhadjir pun mendorong pemerintah daerah lain untuk mengikuti langkah-langkah Kabupaten Sukabumi.

Sebab, Pemkab Sukabumi telah menyediakan obat antivirus di tingkat terendah seperti yang diharapaknnya.

"Ini saya sangat dukung supaya obat-obatan antivirus bisa disediakan di level paling bawah puskesmas atau tempat isolasi mandiri ini," kata dia.

Selain itu, Muhadjir juga mengapresiasi Pemkab Sukabumi yang menyiapkan tempat isolasi secara terpusat.

Lokasi isolasi terpusat itu disediakan di sebuah tempat penginapan, yakni di Saung Geulis Jalan Kadudampit, Desa Gunungjaya, Kecamatan Cisaat yang disewa secara khusus.

"Di satu sisi bisa dijadikan tempat untuk isolasi mandiri dan bagi pemiliknya bisa tetap merawat tempat ini sehingga tidak sampai terbengkalai," ujar Muhadjir.

Menurut Muhadjir, fasilitas isolasi terpusat di tempat tersebut sudah sangat representatif.

Tempat tersebut berkapasitas 100 bed dan berbentuk cottage atau pondok-pondok sehingga dapat mendukung kesembuhan pasien.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/04/15221061/menko-pmk-minta-lokasi-isolasi-terpusat-dan-puskesmas-sediakan-obat

Terkini Lainnya

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke