Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat terbelah dalam melihat wacana masa jabatan presiden tiga periode. Keterbelahan ini terutama diketahui berdasarkan preferensi masyarakat dalam memilih partai politik.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil survei Indostrategic terhadap 2.400 responden di 34 provinsi dalam kurun 23 Maret hingga 1 Juni 2021.

Berdasarkan survei itu, responden yang diketahui mendukung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, mendukung wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

"Dari hasil crossed-tabulasi, jumlah responden masyarakat yang setuju wacana tiga periode, 48,7 persen berasal dari pemilih PDI-P, lalu 15,3 persen berasal dari pemilih Partai Golkar," kata Direktur Eksekutif Indostrategic Khoirul Umam saat membacakan rilis survei secara virtual, Selasa (3/8/2021).

Sementara itu, lanjut dia, mereka yang tidak setuju pada wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode berasal dari pemilih Partai Gerindra 17,28 persen, pemilih Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 13,99 persen, pemilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 11,11 persen, dan pemilih Partai Demokrat 8,66 persen.

Khoirul mengatakan, data itu menunjukkan bahwa masih ada pemilih partai politik tertentu yang mengaku setuju dengan wacana presiden tiga periode.

Namun, menurutnya, mereka yang menyatakan tidak setuju masih lebih banyak atau mayoritas responden.

"Bahkan, basis pendukung Gerindra dan PKB sebagai bagian dari partai koalisi pemerintah saat ini, juga menjadi bagian dari mereka yang menolak keras wacana perpanjangan masa bakti presiden tiga periode," jelas dia.

Jika tanpa crossed-tabulasi, jumlah responden yang menyatakan tidak setuju dengan wacana presiden tiga periode sebanyak 80,7 persen.

Sementara itu, hanya 7,4 persen responden yang mengaku setuju dengan wacana tersebut. Sedangkan sisanya yaitu tidak tahu dan tidak jawab sebesar 12 persen.

Temuan tersebut, kata Khoirul, dinilai akan menjadi kontraproduktif bagi komunitas atau gerakan yang belakangan ini secara terang-terangan mendukung pasangan Joko Widodo dan Prabowo Subianto sebagai calon presiden dan calon wakil presiden di 2024.

"Ini tentu agak kontraproduktif terutama bagi mereka yang belakangan berusaha misalnya untuk mengawinkan, ada wacana bahwa Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, misalnya. Ternyata di basis masyarakat kita relatif, menilai itu kurang produktif bagi perkembangan demokrasi," tutur dia.

Perlu diketahui, Indostrategic menjalankan survei nasional ini dengan menggunakan metode multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 2 persen.

Adapun, lembaga survei Indostrategic belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sebagai anggota dari Perhimpunan Survei Opini Publik (Persepi).

Menurut Khoirul, hal tersebut dikarenakan proses administrasi di Kemenkumham memakan waktu cukup lama.

Hingga kini, pihaknya masih menunggu proses tersebut selesai dilakukan. Rilis pun akhirnya digelar sembari menunggu hasil proses akta notaris disahkan di Kemenkumham.

"Proses pendaftaran Persepi segera kami lakukan setelah Akta Notaris kami di-approve Kemenkumham. Saat ini kami masih menunggu proses di Kemenkumham yang ternyata cukup lama. Karena kalau masih harus menunggu approval tersebut, data survei menjadi kurang relevan," jelas Khoirul saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Terkait pendanaan survei, tambah Khoirul, Indostrategic memiliki dana yang berasal dari dua klien atau mitra untuk kebutuhan internal mereka.

Selagi menggarap itu, Indostrategic menitipkan sejumlah instrumen pertanyaan secara umum, yang kemudian hasilnya dirilis saat ini.