Salin Artikel

225.000 Dosis Vaksin Sinopharm Disiapkan untuk Vaksinasi Penyandang Disabilitas

Staf Khusus Presiden Angkie Yudistia mengatakan, penyandang disabilitas jadi kelompok yang mendapat prioritas vaksinasi.

"Ada 225.000 vaksin jenis Sinophram yang disalurkan ke enam daerah oleh Kementerian Kesehatan terkait data penerima serta validasi warga disabilitas," kata Angkie dalam konferensi pers daring, Senin (2/8/2021).

Angkie menyebut, vaksin tersebut akan disalurkan ke Pulau Jawa-Bali yang merupakan zona merah Covid-19.

Rinciannya yakni 18.166 dosis untuk provinsi Banten, 60.824 untuk provinsi Jawa Barat.

Kemudian untuk Jawa Tengah 69.840 dosis, DI Yogyakarta 11.225 dosis, Jawa Timur 53.642 dosis, dan Bali 11.304 dosis.

Vaksinasi terhadap kelompok disabilitas akan dilakukan Kementerian Kesehatan dengan menggandeng 98 komunitas disabilitas.

"Pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan bulan Agustus ini hingga bulan Oktober mendatang," ujar Angkie.

Menurut Angkie, vaksin Sinopharm yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas itu merupakan hibah dari Raja Uni Emirat Arab ke Presiden Joko Widodo.

Presiden lantas memerintahkan agar vaksin hibah itu didistribusikan ke penyandang disabiltas yang berada di wilayah yang risiko tinggi Covid-19.

Angkie menyebutkan, penyandang disabilitas harus berupaya ekstra untuk tetap bertahan di kondisi pandemi yang sulit.

Akses yang setara terhadap vaksin merupakan salah satu implementasi dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disbiitas.

"Tentu vaksin menajdi penting bagi disbilitas karena merupakan bagian dari kelompok prioritas. Vaksin adalah upaya kita bersama untuk lepas dari situasi pandemi dan mencapai herd immunity," kata Angkie.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/03/09414891/225000-dosis-vaksin-sinopharm-disiapkan-untuk-vaksinasi-penyandang

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke