Salin Artikel

Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, partainya menolak fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota dewan yang disediakan oleh Sekretariat Jenderal DPR.

Nurul mengatakan, semestinya tidak perlu ada pengistimewaan bagi para anggota DPR karena hal itu menunjukkan tidak adanya sensitivitas dan keberpihakan kepada rakyat.

"Kami konsisten dengan pernyataan sebelumnya, bahwa tidak perlu ada tindakan pengistimewaan bagi para anggota parlemen," kata Nurul saat dihubungi, Kamis (29/7/2021).

Anggota Komisi I DPR itu berpendapat, fasilitas yang diberikan Setjen DPR sebaiknya disumbangkan untuk tenaga kesehatan dan masyarakat yang lebih membutuhkan.

Menurut Nurul, para anggota DPR beserta stafnya dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan DPR dapat menentukan sendiri tempat isolasi mandiri mereka bila terpapar Covid-19.

"Pemerintah sudah mempersiapkan lokasi-lokasi isoman yang disediakan. Jadi tidak perlu ada perlakuan istimewa, mending anggarannya kembalikan ke negara untuk penanggulangan Covid," ujar Nurul.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar sebelumnya mengungkapkan, pihaknya telah bekerja sama dengan dua hotel yang disiapkan menjadi tempat isolasi mandiri bagi anggota DPR maupun pegawai di lingkungan DPR.

"Hotel yang kerja sama dengan kami itu di Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen, kita sudah lakukan MoU tapi tentu kami berdoa ya tidak pernah digunakan tentunya, ini kan untuk prepare saja sebetulnya," kata Indra, Selasa (27/7/2021).

Indra mengatakan, fasilitas itu diambil setelah dirinya menerima laporan bahwa banyak anggota dewan yang isolasi mandiri di rumah jabatan masing-masing justru diprotes oleh tetangga.

"Tetangga-tetangganya banyak yang komplain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang, karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macamlah begitu ya akibat penularan pandemi ini," kata Indra.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/17343751/soal-isolasi-mandiri-di-hotel-politikus-golkar-tidak-perlu-ada

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke