Salin Artikel

Menko PMK: Sudah Waktunya Informasi BMKG Jadi Dasar Pengambilan Kebijakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini sudah waktunya informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dasar dalam mengambil kebijakan.

Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyatakan bahwa peranan BMKG dalam pembangunan Indonesia sangat vital dan strategis.

"Saya kira sudah waktunya untuk menjadikan informasi dari BMKG sebagai dasar untuk mengambil kebijakan," uja Muhadjir saat Rapat Koordinasi Nasiona (Rakornas) BMKG secara daring, Kamis (29/7/2021).

Ia mengatakan, berdasarkan arahan Presiden Jokowi pula, BMKG harus bisa menempatkan diri sebagai acuan dari berbagai pihak.

Baik itu instansi, lembaga swasta maupun masyarakat. Terutama sebagai acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan.

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga menyinggung tentang makna atas informasi prakiraan cuaca yang kerap kali diberikan BMKG.

"Kita sudah lama selalu menyaksikan informasi tentang ramalan cuaca, tapi masalahnya adalah bermaknakah informasi ramalan cuaca yang kita dapatkan dari dulu sampai sekarang?" kata dia.

Lebih lanjut Muhadjir juga berharap agar BMKG melaksanakan arahan Presiden dengan membangun sinergi, memberikan pelayanan informasi dan data yang akurat sekaligus bermakna.

"Untuk apa dan kepada siapa infromasi itu dialamatkan. Saya rasa apa yang disampaikan Presiden adalah catatan sangat penting agar kita bisa betul-betul menempatkan kinerja BMKG dengan segala output dalam posisi yang strategis, vital, dan jadi acuan oleh siapa saja dalam membuat kebijakan," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/12391491/menko-pmk-sudah-waktunya-informasi-bmkg-jadi-dasar-pengambilan-kebijakan

Terkini Lainnya

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Absen di Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin, Surya Paloh: Terus Terang, Saya Enggak Tahu

Nasional
KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

KPU Mulai Tetapkan Kursi DPRD, Parpol Sudah Bisa Berhitung Soal Pencalonan di Pilkada

Nasional
PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke