Siapkan Anggaran Rp 1,3 Triliun, Jokowi Minta Limbah Medis Segera Dimusnahkan

Pemerintah pun menganggarkan Rp 1,3 triliun untuk menangani persoalan tersebut.

Hal ini diungkap oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya selepas rapat terbatas dengan presiden dan sejumlah menteri, Rabu (28/7/2021).

"Dana yang diproyeksikan untuk diolah 1,3 triliun maksimum kurang lebih yang diminta oleh Bapak Presiden untuk di-exercise," kata Siti dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden.

Dana tersebut, kata Siti, dapat bersumber dari dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), atau dana Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Sebagaimana arahan Jokowi, dana itu nantinya digunakan untuk menyediakan alat-alat pemusnahan limbah seperti insinerator atau shredder.

Namun demikian, rencana tersebut masih akan dibahas KLHK bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenko Marves) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Jadi arahan Bapak Presiden tadi supaya semua instrumen untuk pengelolaan limbah medis, untuk menghancurkan limbah medis yang infeksius harus kita selesaikan," ujar Siti.

Berdasarkan catatan KLHK, jumlah limbah medis B3 terus meningkat selama pandemi Covid-19. Per 27 Juli 2021 angkanya mencapai 18.460 ton.

Siti menyebut, limbah medis berasal dari fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit darurat, wisma tempat isolasi atau karantina mandiri, lokasi uji deteksi maupun vaksinasi.

Limbah medis bisa berupa infus bekas, masker, botol vaksin, jarum suntik, face shield, perban, hazmat, pakaian medis, sarung tangan, alat PCR, antigen, alkohol, dan mesin swab.

Berdasarkan data asosiasi rumah sakit, penambahan limbah medis mencapai 383 ton per hari selama pandemi Covid-19.

Akibat lonjakan kasus Covid-19 beberapa waktu belakangan, Siti menduga, angka limbah medis ikut meningkat signifikan.

"Ini terkonsentrasi di Pulau Jawa," kata Siti.