Menko PMK Minta Lurah dan RT/RW Aktif Pantau Warganya yang Belum Terima Bansos

Pasalnya, pandemi Covid-19 telah menambah masyarakat miskin baru yang tidak terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Penyebabnya adalah banyaknya karyawan yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) serta pedagang kecil yang tak bisa berjualan.

"Saya minta aparat pemerintah daerah tingkat paling bawah yakni lurah dan RT/RW aktif memantau warganya yang belum menerima bantuan sosial," kata Muhadjir saat berkunjung ke kawasan pemukiman Gunung Bugis, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (27/7/2021) dikutip dari siaran pers.

Muhadjir mengatakan, pemerintah telah menggelontorkan bantuan untuk membantu mereka yang belum terdata di DTKS.

Bantuan tersebut berupa bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD).

"Itu diutamakan untuk mereka yang tidak ada di DTKS tapi terdampak Covid-19. Ini terutama mereka yang terkena PHK, jualannya tidak laku, itu harus ditutupi oleh bantuan sosial di luar DTKS," kata Muhadjir.

Muhadjir meminta warga yang benar-benar membutuhkan didata dan diupayakan masuk ke dalam DTKS agar mendapatkan bantuan sosial reguler seperti program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT).

Apalagi di daerah yang mobilitas penduduknya sangat cepat dan dinamis seperti di kawasan pemukiman yang saat dikunjunginya tersebut.

"Sehingga saya minta aparat kelurahan betul-betul proaktif untuk memantau warga yang dari luar yang terdampak untuk diberi bantuan," ucap dia.