Mendagri Harap Kepala Daerah Bangun Koordinasi dengan Ormas dalam Penanganan Covid-19

Hal ini sejalan dengan upaya persuasif khususnya dalam menjalankan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang telah diperpanjang sampai 2 Agustus 2021.

"Lewat cara itu, diharapkan angka kasus Covid-19 usai 2 Agustus dapat melandai," kata Tito dilansir dari laman resmi Kemendagri, Selasa (27/7/2021).

Menurut Tito, turunnya angka kasus Covid-19 diharapkan dapat berdampak pada berbagai sektor, seperti penurunan keterisian tempat tidur di rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) serta menekan angka kematian.

Sehingga, jika dikoordinasi kepala daerah dan ormas bisa dilakukan dengan efektif, maka angka kasus Covid-19 dapat ditekan.

"Dengan demikian kita berharap kalau ini efektif semua, kita bisa bergerak bersama-sama tentu kita harapkan ke depan levelnya akan makin turun lagi, sehingga akan membuka ruang bagi kita untuk beraktivitas, termasuk aktivitas ekonomi," ujarnya.

Mantan Kapolri ini juga menekankan upaya koersif penegakan hukum merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh para aparat.

Tito mengaku telah menyampaikan kepada seluruh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar mengedepankan cara persuasif, preventif, dan sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

"Kalau dilakukan upaya koersif semua dalam aturan hukum (itupun) dengan kekuatan yang minimum," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4. Kebijakan itu dilanjutkan selama delapan hari ke depan, terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.

Namun demikian, terdapat beberapa penyesuaian selama masa perpanjangan PPKM Level 4.

"Kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (25/7/2021) malam.