Salin Artikel

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

"Kebijakan perpanjangan PPKM karena kasus Covid-19 belum reda adalah langkah yang rasional," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Kendati demikian, Nurhadi belum dapat menilai apakah keputusan memperpanjang PPKM Level 4 diyakini mampu menekan penyebaran virus corona.

Untuk itu, ia mengajak semua pihak optimis bahwa pemerintah dan masyarakat mampu menjalankan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus.

Akan tetapi, optimistis saja tidak cukup. Pemerintah dan masyarakat perlu melakukan kerja-kerja konkrit agar PPKM Level 4 berhasil menurunkan penyebaran virus.

"Maka, soal perpanjangan PPKM ini dapat menekan kasus atau tidak, kita lihat nanti. Tentu kita harus tetap optimis diiringi dengan kerja-kerja konkrit," ujarnya.

Politisi Partai Nasdem ini mengingatkan bahwa tugas negara dan pemerintah berdasarkan konstitusi adalah melindungi rakyat.

Dalam keadaan pandemi artinya wajib melindungi rakyat dari bahaya Covid-19.

"Mengingat jumlah warga masyarakat yang meninggal karena Covid ternyata bertambah setiap hari rata-rata di atas 1.000 orang. Harus dijaga jangan sampai mereka yang meninggal bertambah," tegasnya.

Di sisi lain yaitu ekonomi, pemerintah juga tetap harus memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya yang terdampak pandemi.

Terlebih, kebijakan PPKM Level 4 yang diperpanjang akan berdampak bagi perekonomian masyarakat khususnya masyarakat kecil.

"Sekali lagi saya ingatkan, karena PPKM membatasi kegiatan masyarakat. Maka, pemerintah harus membantu perekonomian rakyat terutama kelompok di lapis bawah dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT)," ungkapnya.

Menurut Nurhadi, hal itu diperlukan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya selama PPKM Level 4 diberlakukan.

"Karena, kalau hal ini tidak dilakukan, maka akan bisa memicu terjadinya pembangkangan di masyarakat," kata dia.

Diketahui bersama, pemerintah resmi melanjutkan PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7/2021) malam.

Kebijakan tersebut dihitung berlaku mulai Senin (26/7/2021).

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Selama PPKM Level 4 berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Jokowi juga mengklaim bahwa PPKM Darurat dan PPKM Level 4 sudah berhasil memperbaiki kondisi pandemi di Indonesia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/21484731/perpanjangan-ppkm-level-4-dinilai-rasional-anggota-dpr-tekan-kasus-atau

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke