Salin Artikel

Laporcovid-19 Ungkap Dugaan Penyebab Terlambatnya Insentif Nakes

Anggota Tim Advokasi Laporan Warga Laporcovid-19 Firdaus Ferdiansyah menjelaskan ada tiga pihak yang bertanggung jawab dalam pencairan insentif nakes tersebut yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak fasilitas kesehatan itu sendiri.

"Salah satu kendala insentif tidak segera dicairkan ya karena dari awal pemda tidak mencoba menganggarkan insentif nakes, atau anggarannya sudah habis duluan untuk yang lain sehingga terpaksa nakes tidak mendapatkan insentif dengan lancar," jelasnya dihubungi Kompas.com, Senin (26/7/2021).

Fasilitas kesehatan, lanjut Firdaus, juga bertanggung jawab karena pengajuan insentif nakes dimulai dari faskes itu sendiri.

"Kalau tidak ada pengusulan, maka tidak ada pencairan insentif. Misalnya, yang menangani Covid-19 ada 10 nakes tapi yang diusulkan mendapat insentif hanya lima nakes, ya berarti yang dapat cuma lima itu," terang dia.

Sementara itu, kendala lain dalam pandangan Firdaus adalah terkait dengan tanggung jawab pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kalau di rumah sakit swasta atau juga faskes lain yang jadi tanggungjawab Kemenkes biasanya kendalanya ada di antrean pencairan, jadi insentifnya telat dibayarkan, apalagi pencairan di 2021 ini," paparnya.

Firdaus menuturkan ketelambatan pencairan insentif juga dipengaruhi dengan kebijakan transfer insentif langsung ke rekening masing-masing nakes.

Proses ini akan memakan waktu cukup lama karena jumlah nakes yang banyak dan proses verifikasi data.

"Sekarang ini insentif dibayarkan langsung ke rekening nakes, dengan jumlah ratusan ribu (nakes) tentu terjadi penumpukan pembayaran. Makanya bisa terjadi antrean," imbuh dia.

"Sayangnya pemegang kunci dari proses pembayaran insentif ini belum bisa bergerak cepat, apalagi butuh verifikasi beberapa kali. Mungkin jadi salah satu alasan juga ya akhirnya terlambat," ungkap Firdaus.

Berdasarkan data Laporcovid-19, permasalahan tentang insentif nakes seperti belum menerima, keterlambatan, hingga pemotongan dana terjadi di beberapa daerah.

Laporan paling banyak sejak Januari 2021 yang diterima oleh Lapor Covid-19 berasal dari provinsi Jawa Timur, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

Pencairan insentif penanganan Covid-19 diketahui masih terkendala di sejumlah daerah. Seperti Kota Tangerang dan Kota Bekasi.

Di Kota Tangerang, berdasarkan pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Liza Puspadewi, Jumat (23/7/2021) insentif yang diberikan baru sampai pada periode Januari-Maret 2021.

Liza tidak menerangkan soal insentif penanganan Covid-19 untuk nakes periode April-Juni 2021 yang belum cair.

Sedangkan di Kota Bekasi, insentif yang diberikan pada nakes baru sampai pada pada Desember 2020.

Berdasarkan keterangan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (21/7/2021), Pemkot Bekasi belum mencairkan insentif periode Januari-Mei 2021 karena kendala kondisi keuangan.

Rahmat mengakui pihaknya kesulitan membayar nakes di Dinas Kesehatan karena jumlah insentif yang harus dibayarkan cukup besar. Sementara nakes di rumah sakit umum sudah menerima insentif sampai Mei 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/26/16350211/laporcovid-19-ungkap-dugaan-penyebab-terlambatnya-insentif-nakes

Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke