Salin Artikel

Gus Halim Sebut Penyaluran BLT Dana Desa Sudah Capai Rp 5,9 Triliun

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar (Gus Halim) memaparkan, per 15 Juli 2021 total penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa sudah mencapai Rp 5,9 triliun.

Adapun total penerima BLT Dana Desa pada Januari mencapai 5.145.675 keluarga penerima manfaat (KPM). Kemudian pada Juli ada tambahan 291.471 KPM dan akan terus bertambah karena hingga kini masih terus dilakukan pemantauan.

Hal tersebut disampaikan Gus Halim saat diundang sebagai narasumber Economy Summit CNBC TV bertajuk Uji Efektivitas Dana Desa Kala Pandemi, pada Jumat (16/7/2021).

Gus Halim pun menyatakan, pihaknya terus mempercepat proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mengirimkan surat resmi kepada para kepala desa melalui bupati.

Untuk itu, ia meminta para kepala desa untuk terus memantau kondisi warganya di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

“Penambahan dan pengurangan KPM bisa sewaktu-waktu dilakukan oleh desa. Olehnya kami instruksikan kepada kepala desa untuk terus pantau kondisi warganya di era PPKM darurat ini,” katanya.

Sementara itu, pengawasan penyaluran BLT Dana Desa, kata Gus Halim, dimulai dengan pendataan di tingkat RT yang dilakukan oleh tiga orang Relawan Desa Lawan Covid-19.

Selanjutnya, data akan dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk dilakukan penetapan KPM.

“Bentuk pengawasan yang kedua dilakukan oleh Inspektorat dan dilakukan pengecekan adanya overlapping antara penerima BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), dan penerimaan Bantuan Pangan. Karena syarat utama KPM adalah terdampak Covid-19 dan belum menerima jaringan pengaman sosial lainnya,” jelas Gus Halim.

Ia mengatakan, saat ini telah dibangun pos komando (posko) pelayanan di desa, untuk melaporkan masalah BLT Dana Desa.

Gus Halim meminta agar posko pelayanan tersebut selalu update KPM di desa agar penyaluran BLT Dana Desa semakin tepat sasaran.

“Bisa saja ada perubahan data KPM. Apalagi pandemi Covid-19 masih berjalan hingga bisa saja ada penambahan,” tuturnya.

Gus Halim optimis, BLT Dana Desa cukup efektif untuk membantu masyarakat desa dan memulihkan perekonomian di desa.

Total dana desa tersalurkan

Menteri Desa PDTT mengatakan saat ini ada relaksasi di masa PPKM darurat hingga dimungkinkan penerimaan rapelan BLT sesuai dengan kondisi penyaluran Dana Desa.

"Hingga 15 Juli, dana desa (yang) sudah disalurkan pada tahap pertama dari Januari hingga Juni 2021 total Rp 29,442 triliun ke 70.083 desa dari (total) 74.961 desa,” papar Gus Halim, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Jumat.

Lebih lanjut, ia mengatakan, dana desa tahap kedua dari Juli hingga Desember 2021 juga sudah disalurkan kepada 13.509 desa dengan total dana Rp 3,775 triliun.

“Jika diukur dengan regulasi, maka ini sudah sangat efektif,” ujar Gus Halim.

Ia menjelaskan, terdapat tiga lembaga kementerian yang terlibat dalam dana desa.

Pertama, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran dari rekening kas negara hingga ke rekening kas desa.

Kedua, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) yang berkaitan dengan prioritas penggunaan dana desa.

Ketiga, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terkait dengan administrasi akuntabilitas pelaporan keuangan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/17283391/gus-halim-sebut-penyaluran-blt-dana-desa-sudah-capai-rp-59-triliun

Terkini Lainnya

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Ide "Presidential Club" Prabowo: Disambut Hangat Jokowi dan SBY, Dipertanyakan oleh PDI-P

Nasional
Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Ganjar Pilih Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Hampir Dipastikan Berada di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Jemaah Haji Kedapatan Pakai Visa Non Haji, Kemenag Sebut 10 Tahun Tak Boleh Masuk Arab Saudi

Nasional
BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

BNPB Tambah 2 Helikopter untuk Distribusi Logistik dan Evakuasi Korban Longsor di Sulsel

Nasional
Luhut Ingatkan soal Orang 'Toxic', Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Luhut Ingatkan soal Orang "Toxic", Ketua Prabowo Mania: Bisa Saja yang Baru Masuk dan Merasa Paling Berjasa

Nasional
Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Mahfud Kembali ke Kampus Seusai Pilpres, Ingin Luruskan Praktik Hukum yang Rusak

Nasional
[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

[POPULER NASIONAL] Eks Anak Buah SYL Beri Uang Tip untuk Paspampres | Ayah Gus Muhdlor Disebut dalam Sidang Korupsi

Nasional
Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Ganjar: Saya Anggota Partai, Tak Akan Berhenti Berpolitik

Nasional
Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke