Salin Artikel

Anggota Komisi IX Minta Pemerintah Evaluasi Sebelum Wacanakan Perpanjangan PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengatakan, pemerintah harus mengevaluasi terlebih dahulu Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat sebelum mewacanakan perpanjangannya.

Pasalnya, dia menilai bahwa PPKM Darurat sangat berurusan dengan persoalan kesehatan dan ekonomi.

"Keduanya harus tidak boleh saling mengalahkan. Keduanya harus dipikirkan secara matang," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/7/2021).

Politisi Partai Nasdem itu berpandangan, sejak PPKM Darurat diberlakukan pada 3 Juli 2021, terlihat peningkatan kasus Covid-19 yang kian mengkhawatirkan.

Bahkan, pada Kamis (15/7/2021), penambahan kasus harian baru menembus angka 56.000 kasus Covid-19.

Ia pun menyayangkan kasus Covid-19 masih terus meningkat meski PPKM darurat dilaksanakan. Namun, di sisi lain, ia menyadari bahwa Indonesia dihadapkan pada persoalan ekonomi kerakyatan.

"Karena itu, jika memang harus diperpanjang, saya minta agar dua hal persoalan bangsa itu benar-benar menjadi konsentrasi pemerintah saat ini," ujarnya.

Atas nama keselamatan rakyat, secara khusus, Nurhadi mendorong pemerintah harus mengambil kebijakan nyata untuk menopang para pelaku usaha dan rakyat kecil yang akan semakin terdampak bila PPKM darurat diperpanjang.

Ia menyarankan agar pemerintah memberikan perlindungan sosial dan stimulus berupa keringanan pajak, tambahan modal usaha, relaksasi atau keringanan angsuran untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

"Selain itu, sekali lagi saya minta pemerintah juga konsisten terhadap kebijakan memperpanjang PPKM Darurat," tegasnya.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, jika kondisi Covid-19 belum terkendali, perpanjangan PPKM darurat mungkin dilakukan.

"Pemerintah akan terus melihat efek implementasi di lapangan. Jika kondisi (Covid-19) belum cukup terkendali, maka perpanjangan kebijakan (PPKM darurat) maupun penerapan kebijakan lain bukanlah hal yang tak mungkin dilakukan," kata Wiku, Selasa (13/7/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/16/14501031/anggota-komisi-ix-minta-pemerintah-evaluasi-sebelum-wacanakan-perpanjangan

Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke