Salin Artikel

Pemerintah Diminta Batalkan Kebijakan Vaksinasi Individu Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah diminta batalkan kebijakan penjualan vaksin Covid-19 melalui program Vaksinasi Gotong Royong Individu.

Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Fatia Maulidiyanti mengatakan, kebijakan vaksinasi individu berbayar itu harus dicabut.

Sebab, Presiden Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pemerintah akan menggratiskan semua vaksin Covid-19.

“Vaksin berbayar itu harusnya dibatalkan dan kebijakan ini dicabut,” kata Fatia, dalam konferensi pers secara daring virtual, Senin (12/7/2021).

Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam permenkes tersebut definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas, tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.

Harga pembelian vaksin dalam program tersebut dipatok sebesar Rp 321.660 per dosis. Peserta vaksinasi juga akan dikenakan tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis.

Dengan demikian, setiap satu dosis penyuntikan vaksin peserta harus mengeluarkan Rp 439.570. Karena dibutuhkan dua dosis vaksin, maka total biaya vaksinasi per individu sebesar Rp 879.140.

Kebijakan tersebut lantas menuai kritik. PT Kimia Farma Tbk akhirnya menunda pelaksanaan vaksiniasi gotong royong individu yang semestinya dimulai pada Senin ini.

Fatia mengatakan, penundaan vaksinasi berbayar bukan solusi yang tepat. Menurut Fatia, kebijakan itu akan memberikan persepsi buruk kepada Presiden Jokowi.

“Karena jika tidak (dicabut), pada akhirnya kita tahu bahwa, Jokowi sudah menjilat ludahnya sendiri,” ucap Fatia.

“Ketika dia bilang vaksin tidak berbayar, vaksin gratis, tapi pada akhirnya kita lihat bahwa hari ini akan ada vaksin yang berbayar,” imbuh dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/12/17251391/pemerintah-diminta-batalkan-kebijakan-vaksinasi-individu-berbayar

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke