Salin Artikel

Menkes: Vaksin Moderna Rencananya Tiba Minggu 11 Juli

Salah satunya, kata Budi, pada tahap pertama sebanyak 4 juta dosis vaksin Moderna yang akan tiba di Tanah Air secara bertahap.

"Kita berterima kasih pada teman-teman Amerika Serikat yang sudah memberikan Vaksin Moderna, 4 juta akan datang bertahap dan tahap pertama akan datang minggu ini," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (9/7/2021).

"Kemudian dari Jepang 2,1 juta dosis yang sudah datang dan akan lengkap minggu ini dan tetap Covax dan Gavi kita akan dapat lagi 3,4 juta dosis," sambungnya.

Budi juga mengatakan, semakin banyak dosis vaksin yang tiba di Indonesia maka penyuntikan vaksin pun akan semakin cepat.

Ia mengatakan, sebanyak 45 juta dosis vaksin akan diterima pada bulan Agustus 2021 dan 85 juta dosis vaksin akan tiba pada Oktober.

"Kalau kita lihat secara akumulasi sampai akhir tahun ini kita bisa menerima 441 juta dosis," ujarnya.

Budi mengatakan, dosis ketiga vaksin Covid-19 sudah disetujui untuk dilaksanakan dalam program vaksinasi, namun hanya untuk para tenaga kesehatan.

Ia menuturkan, jenis vaksin yang akan digunakan adalah Vaksin Moderna, sesuai rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

"Vaksinasi ketiga ini hanya kita berikan kepada nakes, karena nakes kita itu yang setiap hari bertemu (pasien) dengan virus yang tinggi kadarnya dan mereka harus kita lindungi mati-matian agar bisa konsentrasi bekerja," ucapnya.

Lebih lanjut, Budi mengatakan, vaksinasi dosis ketiga ini kemungkinan dapat dilaksanakan pada minggu depan.

"Vaksin Moderna ini rencanaya datang hari Minggu dan minggu depan sudah kita bisa mulai," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/09/18483131/menkes-vaksin-moderna-rencananya-tiba-minggu-11-juli

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke