Luhut Sebut Mobilitas Masyarakat di Jatim dan Bali Masih Tinggi di Masa PPKM Darurat

Ia mengatakan mobilitas masyarakat di dua provinsi itu penurunan mobilitasnya belum signifikan di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat.

"Sampai tanggal 6 Juli, kita lihat kabupaten/kota yang berwarna hitam masih banyak di Jawa Timur dan Bali. Penurunan mobilitasnya belum signifikan. Ini perlu mendapatkan perhatian lebih ketat, kuncinya pengetatan," kata Luhut dikutip dari Antara, Kamis (8/7/2021).

Menko Luhut dalam paparannya menjelaskan dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus.

Bahkan Luhut mengatakan idealnya penuruan mobilitas masyarakat mencapai minimal 50 persen bila kurva penularan Covid-19 ingin benar-benar ditekan.

"Ini berkali-kali saya katakan, 30 persen itu batas minimum. Kita mau sebenarnya penurunannya itu 30-50 persen, ya paling tidak 40 persen. Baru itu akan menjadi membaik," kata Koordinator PPKM darurat Jawa-Bali itu.

Lebih lanjut, Menko Luhut menjelaskan ada 10 kabupaten/kota dengan penurunan mobilitas terendah berada di Bali dan Jawa Timur, yaitu Karangasem dengan penurunan mobilitas 4,72 persen, Tabanan 7,00 persen, Jembrana 7,11 persen, Buleleng 8,42 persen, Bangli 9,53 persen, Klungkung 9,83 persen, Denpasar 10,12 persen dan Badung 10,75 persen.

Di Jawa Timur, penurunan mobilitas paling rendah terjadi di Mojokerto, Jember, Banyuwangi, Nganjuk, dan Kota Pasuruan. Di sisi lain, peningkatan penurunan mobilitas di Jawa Timur terjadi di semua kabupaten/kota kecuali Sampang, Pamekasan, dan Kota Batu.

Berdasarkan hal tersebut, maka belum ada kabupaten/kota di Jawa Timur maupun Bali yang mengalami penurunan mobilitas lebih dari 30 persen.

“Jatim dan Bali ini lebih rendah dibandingkan provinsi lainnya, perlu upaya lebih keras untuk menurunkan mobilitas setidaknya lebih 30 persen," kata Luhut.

Adapun upaya penurunan mobilitas menurut Menko Luhut, perlu difokuskan pada aktivitas masyarakat di malam hari. Indikator lampu di malam hari masih menunjukkan kecenderungan peningkatan, terutama di Bali.

Selain itu, juga perlu penertiban yang tegas dari aparat terkait disiplin penggunaan masker yang rendah dan aktivitas di malam hari di Bali yang dilakukan oleh wisatawan.

Oleh karena itu, Menko Luhut meminta kepada pemerintah daerah, bersama TNI dan Polri, untuk dapat menekan pergerakan masyarakat dan kedisiplinan mematuhi protokol kesehatan.

"Saya titip untuk lebih intens lagi, untuk mengajak masyarakat untuk patuh terhadap prokes ini, ini tidak bisa main-main lagi, karena kalau terus kaya gini kita akan evaluasi dan saya akan usul ke Presiden agar kita lakukan lebih ketat," tutur Menko Luhut.