Berikut Daftar Bantuan Sosial yang Diminta Jokowi Cair Bulan Juli

Selama kebijakan tersebut berlaku, diterapkan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor, mulai dari usaha, pendidikan, restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Menyusul kebijakan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan berbagai bantuan sosial (bansos).

Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan jajarannya agar mempercepat pencairan bansos pada bulan Juli ini.

Instruksi tersebut Jokowi sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/2021).

"Perlindungan sosial ini tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet.

Berikut sejumlah bansos yang rencananya dicairkan bulan Juli:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagaimana instruksi Presiden, penyaluran PKH akan dilakukan awal Juli ini. Sri Mulyani mengatakan, pencairan PKH kuartal III ini akan dirapel tiga bulan sekaligus.

Pada kuartal II, pencairan PKH mencapai Rp 13,96 triliun dengan total 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ditargetkan, penyaluran PKH kuartal III mampu menyasar 10 juta penerima.

"Sehingga bisa membantu masyarakat," kata Sri Mulyani.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Selain PKH, Jokowi meminta agar BST dicairkan pada bulan ini.

Total ada 10 juta KPM program BST. Mereka merupakan masyarakat yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan PKH serta Kartu Sembako.

Setiap KPM akan menerima bansos BST senilai Rp 300.000 per bulan.

"Untuk bansos tunai tadi akan dibayarkan 2 bulan untuk 10 juta penerima, sehingga akan dibutuhkan Rp 6,1 triliun," ujar Sri Mulyani.

3. Kartu Sembako

Jokowi juga menginstruksikan agar penyaluran Kartu Sembako dapat dilakukan pada awal Juli.

Saat ini total penerima Kartu Sembako mencapai 15,93 juta KPM. Pemerintah berencana meningkatkan jangkauan penerimanya menjadi 18,8 juta KPM.

Setiap KPM akan menerima bantuan Kartu Sembako Rp 200.000 setiap bulan.

4. BLT dana desa

Pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun untuk program BLT dana desa pada tahun 2021.

Penerima bantuan tersebut berupa keluarga miskin dan tidak mampu di desa. Setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp 300.000 per bulan.

Pemerintah telah menyalurkan BLT dana desa ke 5 juta KPM dan ditargetkan dapat ditingkatkan hingga 8 juta KPM.

"Dan saat ini bisa diakselerasi juga pada bulan Juli," kata Sri Mulyani.

5. Kartu Prakerja

Pemerintah juga berencana kembali membuka bantuan Kartu Prakerja pada bulan ini. Anggaran yang telah dialokasikan untuk program bantuan tersebut mencapai Rp 10 triliun.

Ditargetkan, program ini mampu menyasar 2,8 juta penerima.