Salin Artikel

Lonjakan Kasus Covid-19 yang Terus Catat Rekor dan Diterapkannya PPKM Darurat...

Berdasarkan data yang dihimpun pemerintah hingga Kamis (1/7/2021) pukul 12.00 WIB, ada 24.836 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Angka ini merupakan penambahan kasus harian tertinggi sejak awal pandemi terjadi di Tanah Air. Dengan penambahan tersebut, hingga Kamis, tercatat ada 2.203.108 kasus Covid-19 di Tanah Air.

Berdasarkan catatan Kompas.com, rekor penambahan kasus harian tertinggi sebelumnya terjadi pada Rabu (30/6/2021) yaitu sebanyak 21.807 kasus.

Informasi ini disampaikan Satgas Penanganan Covid-19 kepada wartawan pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id.

Adapun kasus baru pasien konfirmasi positif Covid-19 tersebar di 34 provinsi. Dari data itu, tercatat lima provinsi dengan penambahan kasus baru tertinggi.

Kelima provinsi itu, yakni DKI Jakarta (7.541 kasus baru), Jawa Barat (6.179 kasus baru), Jawa Tengah (2.624 kasus baru), Jawa Timur (1.397 kasus baru), DI Yogyakarta (895 kasus baru).

Sementara itu, penularan Covid-19 secara keseluruhan hingga saat ini terjadi di 510 kabupaten/kota yang berada di 34 provinsi.

Pasien sembuh dan meninggal

Data yang sama juga menunjukkan bahwa ada penambahan 9.874 pasien sembuh akibat Covid-19 dalam waktu 24 jam terakhir.

Dengan demikian, jumlah pasien Covid-19 yang sembuh di Indonesia hingga saat ini mencapai 1.890.287 orang.

Akan tetapi, jumlah pasien yang meninggal setelah terpapar Covid-19 juga terus bertambah.

Pada periode 30 Juni-1Juli 2021, ada 504 pasien Covid-19 yang tutup usia. Adapun sebanyak 504 pasien Covid-19 yang meninggal itu tersebar di 28 provinsi.

Angka ini juga merupakan penambahan kasus kematian tertinggi sejak awal pandemi diumumkan pertama kali pada Maret 2020.

Rekor penambahan kasus kematian tertinggi sebelumnya terjadi pada 28 Januari 2021 yaitu sebanyak 476 kasus.

Dengan data tersebut, maka saat ini tercatat ada 253.826 kasus aktif Covid-19. Jumlah ini merupakan yang tertinggi selama pandemi Covid-19 di Indonesia. Angka itu setara dengan 11,5 persen dari total kasus konfirmasi positif Covid-19.

Sementara kemarin, Rabu (30/6/2021), jumlah pasien aktif berjumlah 239.368.

Kasus aktif adalah pasien yang masih terkonfirmasi positif virus corona, dan menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri.

Pemeriksaan spesimen

Sementara itu, pemerintah sejak Rabu hingga Kamis telah memeriksa sebanyak 155.191 spesimen Covid-19.

Adapun jumlah itu didapatkan dari pemeriksaan 97.981 spesimen melalui tes swab polymerase chain reaction (PCR), sebanyak 661 spesimen melalui tes cepat molekuler (TCM), serta 56.549 spesimen melalui tes rapid antigen.

Sebagai informasi satu orang dapat diambil spesimennya lebih dari satu kali.

Pada periode yang sama, ada 98.572 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Jumlah ini terdiri dari 51.059 orang menggunakan real time swab test PCR dan 640 menggunakan TCM. Kemudian, ada 46.873 orang yang diambil sampelnya menggunakan tes antigen.

Hasilnya sebanyak 24.836 orang diketahui positif Covid-19. Jumlah itu didapatkan dari 20.987 hasil swab PCR, 374 dari TCM, dan 3.475 dari antigen.

Berdasarkan data tersebut maka positivity rate kasus positif Covid-19 harian adalah 25,20 persen.

Namun jika tanpa menggunakan hasil positif dari tes antigen, yaitu hanya menghitung dari metode swab PCR dan TCM, maka positivity rate menunjukan angka lebih tinggi yakni mencapai 41,32 persen.

Dengan penambahan tersebut, total pemeriksaan spesimen Covid-19 kini tercatat ada 20.058.268 spesimen.

Berdasarkan data yang sama, juga tercatat ada 13.424.744 orang yang diambil sampelnya untuk pemeriksaan spesimen.

Proses vaksinasi

Pemerintah hingga Kamis (1/7/2021) mencatat jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi Covid-19 dosis kedua mencapai 13.624.157 orang.

Adapun masyarakat yang divaksin yakni dari kalangan tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia. Mereka adalah sasaran pada program vaksinasi tahap kedua.

Sedangkan jumlah masyarakat yang sudah divaksin dosis pertama baru 30.184.392 orang. Hingga tahap kedua ini pemerintah menargetkan 40.349.049 orang yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Cakupan vaksinasi tahap kedua baru mencapai 74,81 persen untuk dosis pertama dan 33,77 persen dosis kedua.

Sementara vaksinasi tahap pertama yang menargetkan tenaga kesehatan cakupan sudah mencapai 105,84 persen untuk dosis pertama dan 96,43 persen untuk dosis kedua.

Adapun sasaran pada tahap pertama untuk tenaga kesehatan yakni sebanyak 1.468.764 orang. Sebanyak 1.554.547 tenaga kesehatan sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.416.267 telah disuntik dosis kedua.

Kemudian, sasaran pada tahap kedua untuk petugas publik ditargetkan sebanyak 17.327.167 orang. Data pemerintah menunjukkan 23.707.542 orang petugas publik sudah divaksinasi dosis pertama dan 9.368.620 orang telah disuntik vaksin dosis kedua.

Sementara sasaran vaksinasi untuk lansia sebanyak 21.553.118 orang. Hingga saat ini, sebanyak 4.766.028 orang lansia telah divaksinasi dosis pertama dan 2.777.727 lansia disuntik vaksin Covid-19 dosis kedua.

Pemerintah juga mendata ada 2.070.963 tenaga pendidik yang sudah divaksinasi dosis pertama dan 1.383.111 orang sudah divaksinasi dosis kedua.

Vaksinasi Covid-19 diberikan dua dosis dan penyuntikannya dilakukan sebanyak dua kali dalam rentang 14 hari.

Penerapan PPKM darurat

Merespons lonjakan kasus ini, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat untuk Pulau Jawa dan Bali selama 3-20 Juli 2021.

Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, efektivitas Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa-Bali baru dapat dilihat setelah 20 Juli 2021.

Dicky menilai, tak banyak perubahan yang signifikan yang dilakukan pemerintah dalam PPKM darurat.

"Itu (PPKM Darurat) adalah respons darurat, tetapi esensinya enggak ada yang berbeda signifikan, potensi perburukan masih akan terus terjadi," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/7/2021).


Dicky menyoroti aturan work from office (WFO) atau bekerja dari kantor untuk sektor esensial yang berlaku maksimal 50 persen.

Menurut Dicky sebaiknya seluruh pekerja kantoran dengan gaji tetap bekerja dari rumah.

"Sebagai contoh WFH, WFH-nya saja 100 persen, kecuali yang sektor esensial dan yang esensial ini banyak banget, bahkan, yang teknologi saja disebut esensial, jadi ini enggak perlu tetap masuk (WFO) itu sangat membuat efektivitas semakin kecil," ujarnya.

Dicky mengatakan, dalam kondisi darurat pandemi mestinya tidak ada tawar menawar dalam menerapkan kebijakan sebagai upaya menekan lonjakan kasus.

"Lebih baik mengambil skenario terburuk, yaitu anggap zona merah semua, itu yang baik dilakukan," ujar dia.

Dicky mengatakan, dalam kondisi darurat pandemi mestinya tidak ada tawar menawar dalam menerapkan kebijakan sebagai upaya menekan lonjakan kasus.

"Lebih baik mengambil skenario terburuk, yaitu anggap zona merah semua, itu yang baik dilakukan," ujarnya.

Oleh karena itu, Dicky mengatakan, langkah konkret yang mestinya dilakukan adalah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau lockdown.

Kebijakan ini, lanjut dia, dapat mengurangi beban fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) dan memutus penularan virus corona dari transmisi lokal.

"Lockdown, PSBB atau apa saja namanya dua minggu. Tidak ada aktivitas apa pun kecuali kesehatan, keamanan, makanan itu saja. Itu yang akan menyelamatkan banyak hal," ucapnya.

Lebih lanjut, Dicky menambahkan, penanganan pandemi yang juga perlu diperhatikan adalah pelaksanaan 3T yaitu testing, tracing dan treatment dengan masif dan mempercepat vaksinasi Covid-19.

"Selanjutnya kita baru melihat dampaknya, nah itu kalau finansial pemerintah tak memadai, setelah 2 minggu kita lakukan PPKM bertahap," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/02/09344401/lonjakan-kasus-covid-19-yang-terus-catat-rekor-dan-diterapkannya-ppkm

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke