PPKM Darurat Diberlakukan, Anggota DPR: Tegakkan Aturan Tanpa Pandang Bulu

Rahmad pun mendorong pemerintah untuk berani menegakkan aturan tanpa pandang bulu agar masyarakat luas menaati ketentuan yang diatur melalui PPKM darurat.

"Pemerintah daerah dibantu dengan aparatur negara harus mampu menegakkan aturan tanpa pandang bulu. Aturan harus dijalankan dan dipatuhi oleh semua pihak. Bagi pelanggar diberikan sanksi sesuai aturan. Ingat, kelemahan kebijakan terdahulu (PPKM Mikro) adalah penegakan disiplin," kata Rahmad dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021).

Rahmad berpendapat, PPKM darurat mesti diterapkan karena situasi Covid-19 di Indonesia sangat memprihatinkan. Korban jiwa terus berjatuhan, fasilitas kesehatan juga nyaris lumpuh.

Oleh karena itu, politikus PDI Perjuangan tersebut mengajak masyarakat untuk dapat menaati kebijakan PPKM darurat dengan berlapang dada meski kebijakan itu dapat menyulitkan.

"Kita menyadari keputusan PPKM darurat ini tidak mudah, bahkan akan terasa menyulitkan bagi masyarakat. Tapi aturan ini harus dilakukan demi keselamatan diri, keluarga serta keselamatan segenap anak bangsa dari ancaman pandemi," ujar Rahmad.

Di samping itu, Rahmad juga mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan berupa ruang perawatan pasien Covid-19, fasilitas isolasi bagi pasien tanpa gejala, perangkat medis, alat pelindung diri, oksigen medis, serta obat-obatan.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah mengumumkan PPPKM Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut berlaku 3-20 Juli 2021.

Presiden Joko Widodo menyatakan, PPKM darurat ini meliputi pembatasan aktivitas masyarakat secara lebih ketat daripada yang selama ini sudah pernah berlaku.

"Secara rinci bagaimana aturannya saya sudah minta Menko Marives menerangkan sejelas-jelasnya, secara detail. Saya minta masyarakat mematuhi aturan ini demi keselamatan kita semua, " kata Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis.