Tekan Kasus Covid-19, Pemerintah Diminta Bikin Kebijakan yang Beda dengan PPKM Mikro

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay meminta pemerintah memperjelas definisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro darurat yang akan diterapkan.

Saleh mengatakan, harus ada aspek yang membedakan antara PPKM Mikro Darurat dengan kebijakan sebelumnya dalam menekan lonjakan kasus Covid-19.

"Kalau sama dengan PPKM sebelumnya, ya hasilnya pun akan sama juga. Kalau baru, ya harus ada aspek yang benar-benar membedakannya dengan kebijakan sebelumnya," kata Saleh saat dihubungi, Rabu (30/6/2021).

Saleh mengingatkan, kebijakan PPKM skala mikro saat ini dianggap tidak efektif dalam mengatasi lonjakan kasus. Oleh sebab itu pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang berbeda.

Saleh pun mempertanyakan sikap pemerintah yang enggan menerapkan lockdown. Menurut dia, pemerintah semestinya dapat menerapkan lockdown, setidaknya untuk akhir pekan.

Ia mengatakan, dua kebijakan itu juga dapat dikombinasikan misalnya dengan menerapkan PPKM Mikro Darurat pada tengah pekan dan lockdown saat akhir pekan.

Menurut Saleh, perlu ada kebijakan yang komprehensif untuk menurunkan penyebaran Covid-19.

"Tantangannya kan semakin sulit. Orang yang terpapar semakin banyak. Rumah sakit semakin penuh. Tenaga-tenaga medis semakin kewalahan. Semua itu perlu dihadapi dengan kebijakan yang benar-benar komprehensif," kata Saleh.

Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional itu juga mendorong pemerintah untuk mempersiapkan berbagai kebutuhan dalam menghadapi persoalan Covid-19 ke depan.

Kebutuhan itu antara lain ketersediaan ruang perawatan, tenaga medis, testing dan tracing, serta obat-obatan.

"Dan jangan lupa, protokol kesehatan harus diimplementasikan lebih ketat dan tegas. Prokes ini adalah salah satu kunci dalam menghadapi covid. Soal ini, semua ahli sepakat. Karena itu, prokes harus menjadi garda utama," kata dia.

Diketahui, pemerintah akan menerapkan PPPKM mikro darurat dalam waktu dekat menyusul tingginya lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia beberapa waktu belakangan.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai koordinator PPKM mikro darurat untuk Pulau Jawa dan Bali.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi mengatakan, meski Presiden telah menunjuk Luhut, aturan detail terkait PPKM mikro darurat masih terus dimatangkan.

Nantinya, pembatasan diterapkan pada sejumlah sektor, mulai dari pusat perbelanjaan hingga sektor esensial lainnya.

Belum dapat dipastikan kapan PPKM mikro darurat mulai berlaku. Namun, pemerintah akan secepatnya mengumumkan aturan itu.