Pengaktifan Jabatan Wakil Panglima TNI Berpotensi Timbulkan Dualisme Garis Komando

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Imparsial, Gufron Mabruri menilai, rencana pengaktifan jabatan Wakil Panglima TNI berpotensi memunculkan dualisme garis komando.

"Ini akan memunculkan dualisme komando di internal TNI. Ini justru akan memperulit dinamika hubungan di internal TNI itu sendiri," ujar Gufron saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/6/2021).

Menurutnya, pemerintah seharusnya menarik rencana untuk mengisi jabatan tersebut.

Selain karena rentan menimbulkan permasalahan di tubuh TNI, penunjukkan tersebut juga dianggap tidak mendesak.

"Saya kira enggak urgent, jangan semata-mata karena politik akomodatif, dalam konteks penempatan pos-pos di TNI justru akan memunculkan persoalan," kata dia.

Gufron menegaskan bahwa tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah untuk menghidupkan kembali jabatan tersebut.

Mengingat, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto selama ini telah berhasil menjalankan fungsinya.

Sebaliknya, jika rencana penunjukkan tersebut semata-mata sebagai cadangan Panglima TNI jika berhalangan, hal tersebut seharusnya bisa menunjuk kepal staf matra.

"Kalau Panglima TNI dalam kondisi, misalnya ada suatu keadaan yang enggak bisa dihubungi, sakit atau apa, saya kira ada posisi lain yang bisa mengisi, misalnya kepala staf masing-masing matra. Dalam kondisi sekarang saya kira itu sulit terjadi," tegas dia.

Jabatan Wakil Panglima TNI kembali dihidupkan oleh Presiden Joko Widodo.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia yang ditandatangani Jokowi, jabatan tersebut dihidupkan.

Posisi Wakil Panglima TNI sendiri bukanlah jabatan baru.

Jabatan ini pernah ada, tetapi dihapuskan oleh Presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Jenderal TNI terakhir yang menjabat posisi tersebut saat itu adalah Fachrul Razi yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju.