Salin Artikel

Periksa 12 PNS, KPK Dalami Aliran Uang ke Bupati Bandung Barat Aa Umbara

Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2020.

"Seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan proses pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinsos Pemkab Kabupaten Bandung Barat tahun 2020," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021).

"Dan dugaan adanya aliran sejumlah uang kepada tersangka AUM (Aa Umbara Sutisna) dari berbagai pihak," ucap Ali.

Adapun ke-12 saksi tersebut yakni Ibrahim Aji, Usup Suherman, Hanny Nurismandiyah, Aan Sopian Gentiana, Anang Widianto, dan Rilvihadi Zain.

Kemudian, Yoga Rukma Gandara, Dian Kusmayadi, Rambey Solihin, Dian Soehartini, Dewi Andhani dan Deni Ahmad.

Ali menyebut, pemeriksaan terhadap 12 ASN itu bertempat di perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Aula Wakil Bupati).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Bupati nonaktif Bandung Barat, Aa Umbara, pihak swasta yang juga anak Aa Umbara bernama Andri Wibawa dan an pemilik PT JDG (Jagat Dir Gantara) dan CV SSGCL (Sentral Sayuran Garden City Lembang) M Totoh Gunawan.

Aa Umbara Sutisna disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

Sementara itu, Andri Wibawa dan M Totoh Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo Pasal 56 KUHP.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/25/11170731/periksa-12-pns-kpk-dalami-aliran-uang-ke-bupati-bandung-barat-aa-umbara

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

Polri Siapkan Pengamanan Arus Mudik Idul Adha

Nasional
Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Partai Mahasiswa Indonesia Ajukan Akses Sipol untuk Daftar Pemilu 2024

Nasional
KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

KPK Tetapkan Eks Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy Tersangka Kasus Pencucian Uang

Nasional
Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Sejarah Baru, Marsma Wahyu Hidayat Jadi Danpaspampres Pertama dari TNI AU

Nasional
PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Nasional
Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Mempersoalkan Pasal Penghinaan Presiden di RKUHP

Nasional
Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Tiba di Tanah Suci, Menag Minta Jemaah Haji Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

Nasional
Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Bertambah 34, RSDC Wisma Atlet Kemayoran Kini Rawat 202 Pasien Covid-19

Nasional
Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Litbang Kompas: Lebih dari 60 Persen Responden Nilai Polri Sudah Baik Jalankan Tugas

Nasional
Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Nasional
Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Nasional
Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.