Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

KOMPAS.com – Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia secara nasional mengalami peningkatan kasus mingguan sebesar 92 persen sejak empat minggu terakhir.

Hal ini tidak lepas dari perkembangan pandemi Covid-19 dalam empat minggu terakhir. Dari perkembangan ini tercatat enam provinsi di Pulau Jawa sebagai penyumbang tertinggi kenaikan kasus di Indonesia.

Berdasarkan data per 20 Juni 2021, keenam provinsi tersebut di antaranya adalah Jakarta meningkat 387 persen dengan kenaikan 20.634 kasus dan Jawa Barat meningkat 115 persen dengan kenaikan 8.382 kasus.

Kemudian, Jawa Tengah meningkat 105 persen, dengan kenaikan 5.896 kasus, Jawa Timur meningkat 174 persen dengan kenaikan 2.852 kasus, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meningkat 197 persen dengan kenaikan 2.583 kasus, dan Banten meningkat 189 persen dengan kenaikan 967 kasus.

“Ini adalah kenaikan yang sangat tajam, dan tidak dapat ditoleransi,” ujar Wiku dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (22//6/2021).

Selain itu, peningkatan kasus Covid-19 ini juga diikuti dengan meningkatnya bed occupancy rate (BOR) atau angka keterisian tempat tidur di ruang isolasi rumah sakit (rs) rujukan covid.

Bahkan, BOR lima dari enam provinsi di atas telah mencapai lebih dari 80 persen. Hanya Provinsi Jawa Timur yang BOR-nya di bawah 80 persen, yaitu 66,67 persen.

Oleh karenanya, Satgas Penanganan Covid-19 meminta kepada pemerintah daerah (pemda) mengoptimalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala (PPKM) kabupaten dan kota maupun PPKM Mikro sekarang juga.

“Sesuai arahan Presiden pimpinan daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota khususnya di Pulau Jawa, harus terbiasa mengamati situasi terkini dengan membaca data baik sehingga dapat segera dilakukan langkah antisipatif,” ujar Wiku.

Dia berpesan, pimpinan daerah harus menjadikan data sebagai basis pengambilan kebijakan penanganan Covid-19, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat tepat sasaran dan mampu mengendalikan lonjakan kasus.

Mengefektifkan posko

Wiku menambahkan, kenaikan kasus positif dalam beberapa minggu terakhir ini sudah sepatutnya menjadi alasan kuat untuk bersama mengevaluasi kebijakan pengendalian.

Untuk memastikan efektivitas, khususnya penerapan kebijakan PPKM Mikro, Wiku meminta semua unsur harus melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik sehingga tercipta penanganan yang komprehensif.

“Saat ini, persentase pembentukan posko di berbagai provinsi di Indonesia masih cenderung rendah. Dan penting untuk diingat, efektivitas pemberlakuan PPKM Mikro sangat tergantung pada pembentukan posko sebagai wadah koordinasi implementasi PPKM Mikro di tingkat desa dan kelurahan,” terangnya.

Menurutnya, masih banyaknya desa dan kelurahan yang belum memiliki posko berpotensi menyebabkan hambatan koordinasi penanganan Covid-19 yang baik hingga tingkat RT.

Akibatnya, hal ini bisa berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari PPKM mikro itu sendiri.

Oleh karena itu, Satgas Covid-19 meminta kepada Gubernur khususnya dari ke-6 provinsi itu untuk segera menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayahnya guna meningkatkan kinerja PPKM Mikro.

“Apabila posko sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah memastikan seluruh tugas dan fungsi dari posko tersebut dijalankan dengan baik oleh setiap unsur-unsur yang terkait,” jelasnya.

Wiku mengingatkan, Covid-19 berpacu dengan waktu dan jaminannya adalah nyawa manusia. Untuk itu, bila seluruh pemda dapat melakukan langkah antisipatif sedini mungkin, hal tersebut dapat menyelamatkan banyak nyawa.