Salin Artikel

Soal Langkah Darurat Tekan Covid-19, Menkes: Presiden Utamakan Isu Kesehatan

Hal itu disampaikannya saat menanggapi pertanyaan apakah pemerintah lebih mengutamakan ekonomi atau kesehatan sebagai tindakan darurat penanganan kenaikan kasus Covid-19.

"Bapak Presiden mengutamakan isu kesehatannya harus selesai. Karena tidak mungkin ekonomi bisa balik kalau isu kesehatan tidak selesai. Saya rasa arahan beliau soal itu telah jelas," ujar Budi dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/6/2021).

Budi menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo sudah menekankan bahwa kesehatan dan ekonomi tak bisa dipisahkan.

Sejak awal pula Presiden mengatakan bahwa persoalan ekonomi tidak mungkin akan bisa selesai kalau kesehatan tidak selesai.

"Karena memang isu utamanya adalah isu kesehatan," ucap Budi Gunadi Sadikin.

Sebelumnya, Budi mengatakan, Presiden Jokowi menginstruksikan penguatan implementasi PPKM mikro dan percepatan vaksinasi Covid-19 untuk menekan lonjakan kasus Covid-19.

Budi kemudian menjelaskan tentang penguatan PPKM mikro.

Menurut dia, pergerakan masyarakat akan dibatasi hingga 75 persen hingga 100 persen.

Hal tersebut akan tergantung kepada kondisi daerah dan jenis kegiatan masyarakatnya

Selain itu, Budi mengungkapkan bahwa Presiden juga menekankan instruksi kedua yakni mempercepat vaksinasi.

Dia mengungkapkan, target vaksinasi sebanyak 700.000 suntikan sehari telah tercapai dengan berhasil dicapainya 716.000 penyuntukan dalam sehari pada pekan lalu.

"Kita yakin bahwa angka 1 juta vaksiansi per hari bisa tercapai di awal bulan depan sesuai dengan arahan presiden," tuturnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/06/21/13514381/soal-langkah-darurat-tekan-covid-19-menkes-presiden-utamakan-isu-kesehatan

Terkini Lainnya

Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke