Kasus Kebocoran Data, Kepercayaan terhadap BPJS Kesehatan Dikhawatirkan Turun

Pasalnya, kata Netty, sejauh ini BPJS Kesehatan masih memiliki banyak masalah terkait pelayanan yang membuat masyarakat skeptis terhadap program tersebut.

"Dengan mencuatnya kasus ini, tentu akan menurunkan kepercayaan dan minat masyarakat. Bisa jadi membuat masyarakat makin skeptis terhadap BPJS; sudahlah masih banyak masalah dengan pelayanan, sekarang ditambah dengan isu ketidakamanan data pribadi," kata Netty dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Ia menuturkan, tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga masih belum memenuhi target sehingga sosialisasi harus digencarkan untuk menarik minat masyarakat.

Di samping itu, Netty meminta pemerintah dan pihak berwenang untuk segera menindaklanjuti kasus ini serta tidak membiarkannya berlarut-larut.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menekankan, kasus kebocoran data tersebut tidak dapat dianggap main-main karena data peserta BPJS tidak semestinya diumbar ke publik, apalagi sampai diperjual-belikan.

"Pihak BPJS Kesehatan harus dapat mempertanggungjawabkan masalah ini dengan benar dan transparan," ucap Netty.

"Pemerintah dan pihak berwenang harus segera menindaklanjuti kasus ini dan jangan membiarkannya berlarut-larut tanpa kejelasan," ujar dia.

Ia pun meminta Komisi IX DPR agar memanggil jajaran direksi BPJS Kesehatan untuk menjelaskan kronologi dan duduk perkara kasus dugaan kebocoran data ini.

Ia mengatakan, perlu investigasi mendalam untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi serta siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut.

"Oknum maupun jaringan yang terlibat harus menerima sanksi berat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan, sampel data 279 juta penduduk Indonesia yang bocor diduga merupakan data BPJS Kesehatan.

"Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data BPJS Kesehatan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi dalam laman resmi Kemenkominfo, Jumat (21/5/2021).

Ia menyebut, ada kesamaan strukur seperti nomor kartu, kode kantor, data keluarga/data tanggungan, hingga status pembayaran terkait BPJS Kesehatan dalam data yang bocor.

Kasus kebocoran data itu pun kini tengah diselidiki Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri.

"Sejak isu bergulir saya sudah perintahkan Dirtipidsiber untuk melakukan lidik hal tersebut," kata Kepala Bareskrim Polri Komjen Agus Adriansyah, Minggu (23/5/2021), dikutip dari Antara.