Salin Artikel

Sebut Seleksi KPK Ketat, Johan Budi Kaget Kasatgas hingga Eselon I Tak Lolos TWK

Mantan juru bicara KPK itu pun mengaku kaget saat mengetahui ada kepala satuan tugas (kasatgas) hingga pegawai eselon I dan eselon II yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

“Jadi seleksi masuk pegawai KPK itu cukup ketat. Saya terkejut ya ketika disampaikan oleh Pak Giri tadi ternyata 75 itu adalah orang-orang seperti yang disampaikan adalah kasatgas bahkan ada eselon I dan eselon II di KPK,” kata Johan dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Johan menceritakan pengalamannya saat awal masuk menjadi pegawai di Lembaga Antirasuah itu.

Ia mengungkapkan, saat ia masih bekerja di KPK, seleksi untuk menjadi pegawai harus melalui proses yang sangat rumit.

Bahkan, pegawai yang mengikuti seleksi menjadi eselon I dan II harus melalui proses pengecekan latar belakang.

“Artinya ketika diterima seseorang jadi pegawai KPK apalagi eselon I, II, itu sudah lewati tahapan yang cukup rumit di KPK,” ujarnya.

Ia menilai orang-orang yang berhasil menjadi pegawai KPK sudah memiliki tujuan untuk benar-benar mengabdi kepada negara dalam upaya pemberantasan korupsi.

“Orang yang masuk KPK itu benar-benar merah putih ya, benar-benar mengabdi pada negara untuk ikut dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi,” ucapnya.

Menurut Johan, saat ini proses memberhentikan pegawai KPK sudah diatur dalam undang-undang.

Ia mengatakan, undang-undang menyebut pemberhentian dapat dilakukan kepada pegawai KPK yang melanggar kode etik berat, meninggal dunia, atau mengundurkan diri.

“Memberhentikan pegawai KPK itu basisnya undang-undang, jadi bukan alih status ini,” ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti-Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono, mendapatkan informasi informal terkait sebagian data pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ia mengatakan, hingga hari ini masih belum ada pengumuman resmi dari Pimpinan KPK terkait daftar nama yang tidak lolos TWK.

Namun, menurut dia, ada sembilan kepala satuan tugas (kasatgas) dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

“Hampir semua kasatgas yang berasal dari KPK, tujuh kasatgas penyidikan dan dua kasatgas di penyelidikan juga bagian dari 75 itu tadi,” ujar Giri dalam diskusi virtual Polemik MNC Trijaya bertajuk "Dramaturgi KPK", Sabtu (8/5/2021).

Selain itu, Giri juga mengakui bahwa dirinya menjadi salah satu pegawai yang dinyatakan tidak lolos TWK.

Ia mengungkapkan beberapa pegawai lain yang diketahuinya secara non-formal, di antaranya penyidik Novel Baswedan, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, sejumlah eselon I dan eselon III, hingga pengurus inti Wadah Pegawai.

“Dan beberapa nama sama dengan apa yang di media. Saya, Kepala Biro SDM, kemudian Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Herry Muryanto, sama itu” ujarnya.

“Dan seluruh pengurus inti dari Wadah Pegawai dan ada beberapa orang yang memang kita sudah cukup kenal baik,” imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/08/15081111/sebut-seleksi-kpk-ketat-johan-budi-kaget-kasatgas-hingga-eselon-i-tak-lolos

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke