Sederet Langkah yang Bisa Diambil Pemerintah untuk Akhiri Konflik di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Penanganan kasus kekerasan yang terjadi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif dan holistik agar persoalan yang terjadi dapat segera selesai.

Masih terjadinya kasus kekerasan menjadi bukti bahwa pendekatan yang dilakukan pemerintah untuk menangani konflik tersebut dinilai kurang tepat.

Berdasarkan data Amnesty International Indonesia, terdapat 69 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dalam rentang waktu Januari 2010 hingga Februari 2018.

Pelaku kekerasan didominasi aparat kepolisian dengan 34 kasus, lalu anggota TNI 23 kasus.

Sementara 11 kasus lain dilakukan bersama-sama oleh anggota Polri dan TNI. Sedangkan, satu kasus dilakukan oleh satuan polisi pamong praja.

Akibat tindakan kekerasan oleh aparat keamanan, sebanyak 85 warga Papua meninggal dunia.

Di sisi lain, aksi kekerasan juga dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang dalam sebulan terakhir turut menewaskan aparat keamanan.

Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara menuturkan, pendekatan dialog dapat dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan sejumlah persoalan yang dialami masyarakat Papua, seperti diskriminasi dan ketidakadilan.

"Dialog damai sebagai strategi penyelesaian siklus kekerasan dan membuka jalan untuk isu-isu lain, ketidakadilan, diskriminasi, hak ulayat dan sebagainya," kata Beka dalam diskusi virtual bertajuk Menanti Perdamaian di Papua: Urgensi Penghentian Kekerasan, Kamis (6/5/2021).

Beka menyoroti persoalan hak ulayat di Papua. Menurutnya, masyarakat adat Papua yang menggantungkan hidupnya pada hutan, kini tengah mengalami persoalan.

Menurutnya, hal ini berkaitan dengan pembangunan dan investasi yang tengah digencarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pembangunan dan investasi, disebutnya menyebabkan perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan sawit.

"Hak ulayat masyarakat yang memang sehari-hari menggantungkan hidup pada hutan, tapi hutannya berganti perkebunan," ujarnya.

Selain dialog ada sejumlah langkah yang juga dapat dilakukan pemerintah, antara lain:

Penegakan hukum

Beka meminta agar pemerintah harus memastikan penegakan hukum berjalan adil dan transparan.

Menurutnya, penegakan hukum ini tidak hanya berlaku bagi KKB, melainkan juga kepada aparat TNI-Polri yang terbukti bersalah.

"Penegakan hukum bukan ke KKB saja, tetapi juga kepada aparat TNI-Polri yang memang bersalah kemudian membawa korban masyarakat biasa. Saya kira itu juga harus diberi sanksi dan dihukum. Tidak hanya berkonsentrasi pada KKB saja," nilai dia.

Pendekatan kolaboratif

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute Karyono Wibowo memberikan saran agar penyelesaian konflik di Papua diselesaikan dengan cara pendekatan kolaboratif.

Pemerintah, kata dia, perlu melakukan upaya pendekatan tersebut karena masalah di Papua yang begitu kompleks.

"Penyelesaian konflik di Papua diperlukan pendekatan secara kolaboratif dan holistik. Persoalan Papua yang complicated dan multidimensi ini perlu dipahami dalam spektrum yang lebih luas," kata Karyono dalam diskusi bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis (6/5/2021).

Karyono menilai, persoalan Papua tidak dapat diselesaikan hanya dengan menggunakan solusi tunggal.

Ia mengungkapkan, berdasarkan data penyelesaian konflik wilayah, persoalan di Papua tergolong sulit diselesaikan dan memakan waktu yang sangat lama.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif dalam penyelesaian konflik di Papua harus mensyaratkan kerja sama, interaksi dan kesepakatan bersama.

Oleh karenanya, dia beranggapan bahwa model pendekatan kolaboratif memungkinkan untuk menjadi jalan keluar atas konflik di Papua.

"Nah, inilah yang perlu dikaji lebih dalam. Ini memacu kita untuk kembali mengidentifikasi persoalan yang menjadi penyebab konflik. Identifikasi akar persoalan tersebut membutuhkan penyelesaian secara kolaboratif, komprehensif dan holistik," nilai Karyono.

Hilangkan tindakan rasialisme

Catatan dalam upaya penyelesaian konflik di Papua juga datang dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi meminta pemerintah bertindak tegas terhadap tindakan diskriminatif berdasarkan ras atau rasialisme terhadap masyarakat Papua.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk mengakhiri siklus kekerasan yang terjadi di Bumi Cendrawasih.

Ia pun mengingatkan bagaimana pada 2019, aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan terjadi di Manokwari.

Peristiwa itu dipicu oleh kasus persekusi dan diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua di Jawa Timur.

"Ini tidak boleh ada tindakan rasialisme itu. Semua rakyat Papua di seluruh Indonesia, itu tidak boleh ada kejadian seperti di Yogyakarta, di Surabaya," kata Bobby, dalam diskusi virtual bertajuk Memahami Papua Serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik, Kamis (6/5/2021).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, tindakan rasialisme terhadap masyarakat Papua harus dihilangkan.

Dia meminta, pemerintah menindak tegas semua pihak yang masih melakukan praktik rasialisme.

"Harus ditindak sampai aktor-aktor intelektualnya, termasuk organisasi-organisasi yang masih melakukan aksi-aksi rasialisme seperti itu," tegasnya.

Selain itu, Bobby juga meminta pemerintah mengintensifkan dialog yang setara dan partisipatif antara pusat dan daerah.

Ia pun meminta, dialog itu terpusat dilakukan dengan pemangku kepentingan di tujuh wilayah adat di Papua.

Sebab, ia meyakini, masyarakat adat Papua memiliki usulan terkait pembangunan. Sehingga, pembangunan yang diupayakan pemerintah bersifat bottom-up.

"Karena mungkin mereka di sana ada beberapa unsur-unsur usulan pembangunan yang sifatnya bottom-up. Selama ini karena memang ada kesulitan untuk bersinergi dalam kesetaraan, itu semua program pembangunan itu adalah top-down," nilai Bobby.