Salin Artikel

Satgas Covid-19 Minta Dunia Usaha dan Penyelenggara "Event" Tahan Diri

Hal itu dia sampaikan menyusul penumpukan massa di Pasar Tanah Abang dan Pasar Minggu, beberapa waktu lalu.

"Mari kita bersabar untuk menahan diri, ini tidak cukup hanya pemerintah. Kami juga berharap dunia usaha punya sensivitas, para penyelanggara event organizer juga harus tahu situasi nasional kita," ujar Doni dalam diskusi virtual yang digelar Kemenkominfo, Rabu (5/5/2021).

Doni mengatakan, para pemangku kepentingan harus menyadari betapa pentingnya menyiapkan antisipasi jika terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Antisipasi itu bisa dilakukan seperti yang terjadi pada kasus kerumunan massa di Pasar Tanah Abang, Jakarta, Sabtu (1/5/2021).

Menurut Doni, kasus penumpukan massa di Pasar Tanah Abang semestinya tidak terjadi jika ada langkah antisipatif.

"Artinya perlu ada persiapan dari awal, perlu antisipatif," ucap Doni.

Ketika mengetahui adanya penumpukan massa di Pasar Tanah Abang, Doni langsung menghubungi pemangku kepentingan di Provinsi DKI Jakarta supaya dapat mengendalikan kerumunan massa guna mengantisipasi penyebaran Covid-19.

"Setelah itu, hari Minggu para pimpinan ke lapangan, gubernur, pangdam, kapolda ke lapangan. Apa yang terjadi, bisa dikendalikan, bisa diatur," kata dia.

Belakangan ini di wilayah DKI Jakarta dikejutkan dengan dua peristiwa penumpukan massa. Pertama, penumpukan massa di Pasar Tanah Abang, Sabtu (1/5/2021).

Sebanyak 85.000 pengunjung memadati Pasar Tanah Abang. Banyak pihak yang mengkhawatirkan penumpukan massa tersebut akan berdampak pada kian masifnya penyebaran Covid-19.

Pada hari yang sama, juga terjadi penumpukan di DKI Jakarta, tepatnya di Cibis Park, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Penumpukan massa itu terjadi karena adanya konser musik. Akibat kegiatan ini, 12 saksi dimintai keterangan aparat kepolisian.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/05/12390291/satgas-covid-19-minta-dunia-usaha-dan-penyelenggara-event-tahan-diri

Terkini Lainnya

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Resmikan Media Center Kementerian KP, Menteri Trenggono: Disiapkan Sebagai Bentuk Keterbukaan Informasi

Nasional
Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Bahlil Ingin Beri Izin Ormas Kelola Tambang, GP Ansor: Ide Bagus

Nasional
Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke