Salin Artikel

Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Ma'ruf di Bidang Polkam Naik, Ekonomi Turun

Hal tersebut dinilai berdasarkan hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan, dalam tiga kali survei, angka kepuasan publik di bidang politik dan keamanan terus meningkat.

Pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik di bidang politik dan keamanan mencapai 77,0 persen. Dua survei sebelumnya yaitu Januari 2021 sebesar 67,2 persen, dan Agustus 2020 sebesar 70,8 persen.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu beranggapan, bidang politik dan keamanan memang menjadi penopang utama selama 18 bulan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kalau kita lihat trennya, sebenarnya bidang politik dan keamanan. Terutama politik itu sebenarnya memang lebih tinggi dibandingkan bidang ekonomi, sosial dan dibandingkan bidang hukum. Jadi memang yang menjadi penopang utama pemerintah Jokowi-Ma'ruf ini sejak dilantik ya sampai hari ini, bidang politik yang relatif tinggi apresiasinya," kata Yohan dalam live Instagram harian Kompas, Senin (3/5/2021).

Ia menyebutkan, untuk bidang politik dan keamanan, dalam survei Litbang Kompas rata-rata mendapatkan angka tingkat kepuasan publik di atas 70 persen.

Namun, hasil yang berbeda justru terlihat dalam sektor ekonomi di mana menunjukkan rata-rata angka 55 persen.

Dalam survei Litbang Kompas pada April 2021, tercatat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah di bidang ekonomi 57,8 persen atau turun sekitar 0,1 persen dari survei sebelumnya, Januari 2021 yaitu 57,9 persen.

Yohan menilai, hasil survei yang rendah terhadap bidang ekonomi ini dimungkinkan karena dampak pandemi Covid-19 sangat berat bagi dunia perekonomian.

"Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk kemudian membangkitkan kembali kondisi ekonomi pasca pandemi," ujarnya.

Atas hasil tersebut, ia berpendapat bahwa masyarakat cenderung menilai positif kinerja pemerintah di bidang politik dan keamanan, tetapi tidak pada bidang ekonomi.

Sementara itu, untuk tingkat kepuasan publik terhadap penegakan hukum pada April sebesar 65,6 persen. Hal ini juga mengalami kenaikan yaitu pada Januari sebesar 63,4 persen, dan Agustus 2020 sebesar 62,5 persen.

Lebih lanjut, Yohan menerangkan bahwa ada tingkat kepuasan yang naik di bidang kesejahteraan sosial yaitu dari Januari 2021 sebesar 67,2 persen menjadi 71,3 persen pada April 2021.

Menurutnya, hal tersebut dikarenakan berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah untuk menanggulangi dampak Covid-19 di bidang kesejahteraan sosial.

"Kita tahu, treatment pemerintah dalam sepanjang satu tahun terakhir ini terkait dengan penanganan pandemi, terutama di bidang bantuan sosial, subsidi. Terakhir kemudian ada subsidi pemotongan pajak, termasuk terakhir ada juga memanfaatkan bulan Ramadhan dengan gratis ongkir," tuturnya.

Kendati demikian, Yohan mengatakan bahwa pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang berat yang diakibatkan dari pandemi.

Pemerintah, kata dia, di satu sisi harus menanggulangi penyebaran Covid-19, tetapi di sisi lainnya harus menggerakkan kembali perekonomian.

"Jadi memang ini dua sisi mata uang yang menjadi pekerjaan rumah terberat bagi pemerintah. Kalau kita melihat, antara mengurangi penularan Covid-19 agar jangan sampai terlalu tinggi," ujar dia.

"Sehingga kemudian diterapkan kebijakan larangan mudik. Tapi di satu sisi pemerintah juga punya agenda untuk menggerakkan sektor ekonomi," jelasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/03/22343251/litbang-kompas-tingkat-kepuasan-publik-terhadap-jokowi-maruf-di-bidang

Terkini Lainnya

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke