Kuasa Hukum: Cara Penangkapan Munarman Tak Junjung Tinggi HAM

"Cara-caranya juga menurut kami tidak menunjung tinggi HAM, yang mana pihak penegak hukum, dalam hal ini melakukan tindakan berdasarkan hukum, bukan karena mereka memiliki kekuasaan, bukan karena memiliki kekuatan, bukan karena arogansi," ujar Aziz dalam diskusi virtual di Medcom.id, Minggu (2/5/2021).

Aziz menyatakan, pihaknya beserta keluarga Munarman sangat menyesalkan cara aparat keamanan mengamankan maupun ketika penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan tindak pidana terorisme.

Alasan kuasa hukum menyesalkan cara penangkapannya karena eks Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) itu diklaim sangat kooperatif apabila memang diminta hadir untuk dimintai keterangan.

Hal itu ditunjukannya ketika terlibat kasus penyerangan terhadap para pendukung Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, di kawasan Monas, Jakarta, pada 1 Juni 2008.

Aziz mengatakan, Munarman saat itu mendatangi Polda Metro Jaya tanpa adanya huru-hara.

Selain itu, penyesalan terhadap cara penangkapan aparat keamanan karena Munarman diklaim sangat menjunjung tinggi penegakan hukum yang berkemanusiaan dan beradab.

Aziz memastikan bahwa kliennya akan mendatangi kantor kepolisian apabila dilayangkan surat pemanggilan.

"Jadi dikirimkan atau diberikan permintaan untuk datang secara patut beliau pun Insya Allah pasti datang. Itu saya bisa pastikan," ujar Aziz.

Sebelumnya, Densus 88 Antiteror menangkap Munarman di kediamannya, Perumahan Modern Hills, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Selasa (27/4/2021) sore.

Munarman ditangkap atas dugaan terlibat pembaiatan terhadap ISIS di UIN Jakarta, Medan, dan Makassar.

Dia juga disebut berperan dalam membuat jaringan JAD dan ISIS di Indonesia.