KKB Ditetapkan sebagai Teroris, Polri Segera Bahas Pelibatan Densus 88 dalam Operasi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten Kapolri bidang Operasi (Asops) Irjen (Pol) Imam Sugianto mengatakan, Polri akan membahas pelibatan Densus 88 Antiteror Polri dalam operasi pemeliharaan keamanan di Papua.

Hal ini menyusul keputusan pemerintah yang resmi mengategorikan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua sebagai organisasi teroris.

"Kalau sudah ditetapkan gitu, Densus 88 nanti harus kita ikutkan membantu. Paling tidak memetakan, segala macam itu," kata Imam saat dihubungi, Kamis (29/4/2021).

Namun, dia menegaskan, belum ada arahan resmi dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindaklanjuti keputusan pemerintah itu. Polri akan rapat bersama pemerintah untuk membahasnya.

Saat ini, diketahui TNI/Polri melaksanakan Operasi Nemangkawi dalam rangka memelihara keamanan di Papua dari gangguan KKB.

"Nanti keputusannya Bapak Kapolri bagaimana. Selama ini kan, seperti Madago Raya di Sulawesi Tengah. Itu kan sama, jadi satgas operasi kami bentuk, tapi Densus 88 juga menyelenggarakan operasi yang link up dengan satgas itu," ujarnya.

Diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengumumkan bahwa KKB di Papua dikategorikan sebagai organisasi teroris.

"Pemerintah menganggap bahwa organisasi dan orang-orang di Papua yang melakukan kekerasan masif dikategorikan sebagai teroris," ujar Mahfud dalam konferensi pers, dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam.

Mahfud mengatakan, pelabelan organisasi teroris terhadap KKB sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU.

Berdasarkan aturan tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa mereka yang dikatakan teroris adalah siapa pun yang merencanakan, menggerakkan, dan mengorganisasikan terorisme.