Mendikbud Nadiem: Kamus Sejarah Disusun 2017 Sebelum Saya Menteri

Ia meminta semua pihak menyikapi isu ketiadaan nama tokoh pendiri Nadlatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy’ari dengan kepala dingin.

“Kamus Sejarah ini disusun tahun 2017 sebelum saya menjabat,” kata Nadiem dalam video statemennya yang diunggah di Instagram @nadiemmakarim pada Rabu (21/4/2021).

Saat menjabat Mendikbud Nadiem mengaku langsung memerintahkan jajarannya untuk melakukan penyempurnaan terhadap kamus tersebut.

Ia juga meminta tim di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melibatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pihak Nahdlatul Ulama (NU).

“Saya perintahkan langsung tim Kemendikbud untuk melakukan penyempurnaan kamus yang sempat terhenti dilanjutkan dengan lebih cermat secara teknis dan lebih mewadahi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk NU,” tegasnya.

Nadiem juga menegaskan tidak ada niat dari kementeriannya untuk menghilangkan jejak sejarah tertentu.

Ia mengatakan Kemendikbud akan memastikan penghormatan terhadap perjuangan tokoh bangsa Indonesia.

“Kemendikbud memastikan komitmen penghormatan atas nilai-nilai sejarah dan perjuangan tokoh-tokoh bangsa, termasuk KH Hasyim Asyari dan para tokoh penerusnya tidak pernah berubah,” ucapnya.

Polemik Kamus Sejarah Indonesia tersebut awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda. Huda meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia Jilid I dan II dari peredaran karena dinilai memuat banyak kejanggalan.

Huda mengatakan, kejanggalan pada Kamus Sejarah Indonesia Jilid I adalah tidak adanya keterangan terkait kiprah pendiri Nahdlatul Ulama Hasyim Asy'ari.

Padahal, Hasyim Asy'ari dikenal sebagai pahlawan nasional yang mendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

Sementara, pada jilid II, tidak ada nama Soekarno dan Mohammad Hattta dalam entry khusus meski masuk pada penjelasan di awal kamus.

Sebaliknya, justru ada nama-nama tokoh yang dinilai tidak jelas kontribusinya dalam proses pembentukan maupun pembangunan bangsa masuk entry khusus untuk diuraikan latar belakang personalnya.

Huda mengatakan, kejanggalan dalam kamus sejarah tersebut dapat berbahaya bagi pembentukan karakter peserta didik karena adanya disinformasi.

"Kami meminta Kemendikbud untuk menarik sementara Kamus Sejarah Indonesia baik Jilid I dan Jilid II dari peredaran. Kami berharap ada perbaikan konten atau revisi sebelum kembali diterbitkan dan digunakan sebagai salah satu bahan ajar mata pelajaran sejarah,” kata Huda dalam keterangan tertulis, Senin (19/4/2021) malam.

Sementara itu, Pihak Kemendikbud sudah meminta maaf atas kesalahan yang terjadi.

Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hilmar Farid menegaskan Kamus Sejarah Indonesia yang menjadi kontroversi karena tidak mencantumkan nama pendiri tokoh Nadlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asy’ari sudah ditarik dari website.

“Bahwa sudah ditarik dari website-nya Rumah Belajar itu, jadi sudah diturunkan,” kata Hilmar dalam konferensi pers, Selasa (20/4/2021).