Didesak Anggota DPR Lanjutkan Vaksin Nusantara, BPOM Tetap Lindungi Masyarakat

"Kan BPOM melindungi masyarakat, itu adalah objective (tujuan) kita yang paling utama,” kata Penny saat ditemui Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Meskipun BPOM terus mendapatkan banyak tekanan dari Komisi IX DPR RI, Penny memastikan BPOM akan bekerja sesuai standar terkait kesehatan yang ada.

Menurut dia, itu merupakan prinsip BPOM dalam bekerja.

"Jadi apa pun bentuk tekanan, prinsip kita adalah berdasarkan standar-standar yang harus kita tegakkan," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan telah menghentikan sementara penelitian vaksin atas permintaan RSUP dr Kariadi untuk melengkapi dokumen persyaratan dari BPOM.

Dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (23/3/2021) lalu, sejumlah anggota Komisi IX DPR menyampaikan desakan agar penelitian vaksin Nusantara dilanjutkan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ansory Siregar mengatakan, pemerintah harus mendukung pengembangan vaksin buatan anak bangsa, yakni vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih.

"Mengingat yang pertama, Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara atau vaksin produk anak bangsa," kata Ansory.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh. Ia mendorong pemerintah mendukung proses pengembangan vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih yang dinilainya mengalami hambatan.

Menurut Nihayatul, pandemi Covid-19 adalah ujian bagi Indonesia agar memiliki kedaulatan dan kemandirian di sektor kesehatan.

"Oleh sebab itu, saya pribadi mendukung pimpinan DPR untuk segera mengambil sikap DPR RI agar vaksin Nusantara ini segara ditindaklanjuti," kata Nihayatul.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga meminta Komisi IX mempelajari keharusan BPOM untuk mengeluarkan PPUK terkait vaksin Nusantara.

Dasco mengatakan, proses uji klinis vaksin Nusantara seharusnya dapat berjalan mulus, seperti jenis vaksin buatan negara lain saat menjalani proses uji klinis di Indonesia

"Tolong pelajari lagi aturannya bahwa memang tidak ada ketentuan, tidak ada keharusan, dan tidak ada aturannya itu BPOM mengeluarkan izin PPUK. Coba dilihat lagi," ucap Dasco dalam menanggapi interupsi pimpinan Komisi IX.

Bahkan, anggota DPR bahkan bersedia menjadi relawan untuk Vaksin Nusantara.

Namun, pembelaan anggota DPR itu menuai kritik, karena Vaksin Nusantara belum memenuhi persyaratan dan kaidah. Vaksin Nusantara belum mendapatkan izin uji klinis fase II dari BPOM.

Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto meminta anggota DPR RI menjadi contoh baik ke masyarakat untuk mengikuti cara-cara yang sesuai dengan kaidah medis terkait vaksin Covid-19.

"Harusnya anggota Dewan memberi contoh bahwa itu semua harus ada sesuai dengan kaidah medis, begitu loh. Harus sesuai kaidah," kata Slamet kepada Kompas.com, Kamis (15/4/2021).