Salin Artikel

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah perseteruan panjang, sastrawan Pramoedya Ananta Toer dan Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka) berdamai melalui cara yang tak terduga.

Perseteruan bermula dari roman Tenggelamnya Kapal Van der Wijck karya Hamka. Kisah yang berhasil membuat pembaca menumpahkan air mata itu menyulut keriuhan di jagad sastra Indonesia pada 1963.

Pram, lewat rubrik Lentera dalam koran Harian Bintang Timur yang diasuhnya, mendakwa karya Hamka itu hasil plagiat. Bahkan ia mengulas secara detail cara Hamka menjiplak.

Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dikatakan menjiplak Sous les Tilleuls karya pengarang Perancis Jean-Baptiste Alphonse Karr. Hamka diduga mengambilnya dari saduran penyair Mustafa Luthfi Al-Manfaluthi, Majdulin atau Magdalena (Di Bawah Naungan Pohon Tilia).

Selain Harian Bintang Timur, ada pula Harian Rakyat yang memberitakan karya Hamka itu hasil jiplakan. Kedua koran tersebut sama-sama berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hingga berbulan-bulan lamanya, kedua koran itu terus mengkritik karya Hamka. Bahkan, tulisan-tulisan yang terbit mulai menyerang Hamka secara pribadi.

Putra Hamka, Irfan Hamka, lewat sebuah tulisan memoar tentang sang ayah, mengaku sering dipojokkan oleh guru Sastra Indonesia-nya semasa SMA. Saat itu, gurunya memang dekat dengan tokoh Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra) seperti Pram.

"Guru Sastra Indonesia-ku, begitu pula dengan guru Civic-ku (Kewarganegaraan), keduanya dengan gaya mengejek selalu menanyakan kesehatan ayah, dan tak lupa berkirim salam kepada ayah, kupingku selalu panas mendengarnya," tulis Irfan dalam buku memoarnya yang berjudul Ayah.

Namun, pada 1965, para pegiat Lekra mesti menghadapi masa-masa gelap. Setelah peristiwa Gerakan 30 September yang dituduhkan kepada PKI, mereka masuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap.

Kedekatan seniman Lekra dengan PKI dianggap sebagai bentuk kegiatan subversif terhadap negara. Pram termasuk orang yang ditangkap dan diasingkan di Pulau Buru sebagai tahanan politik.

Empat belas tahun kemudian, pada 1979, Pram bebas. Saat itu, Pram dan Hamka sama sekali sudah tidak menjalin komunikasi.

Namun, pada suatu kesempatan, Hamka kedatangan sepasang tamu. Seorang perempuan Jawa dengan nama Astuti dan seorang lelaki keturunan Tionghoa bernama Daniel Setiawan.

"Saat Astuti memperkenalkan siapa dirinya, ayah agak terkejut. Ternyata Astuti adalah putri sulung Pram," kata Irfan.

Astuti kemudian menyampaikan maksud kedatangannya kepada Hamka. Ia memohon agar Hamka membimbing sang kekasih yang merupakan calon suaminya belajar dan memeluk agama Islam.

Sang ayah, Pram, dikatakan Astuti tidak setuju jika ia menikah dengan laki-laki yang berbeda agama. Tanpa ragu, Hamka meluluskan permohonan Astuti.

Hamka pun membimbing Daniel, calon menantu Pram itu, membaca dua kalimat syahadat. Ia juga menganjurkan Daniel berkhitan dan menjadwalkan untuk mulai belajar Islam.

Menurut Irfan, dalam pertemuan tersebut, Hamka sama sekali tidak menyinggung persoalan dengan Pram beberapa tahun silam.

Seorang kawan dekat Pram, Hoedaifah Koeddah, mengaku sempat menanyakan alasan Pram mengutus calon menantunya kepada Hamka untuk belajar Islam. Cerita itu Hoedaifah tuturkan lewat sebuah tulisan dalam majalah Horison edisi Agustus 2006.

Pram menjawab, meski ia berbeda pandangan dengan Hamka, tetapi Hamka merupakan sosok yang tepat untuk belajar Islam dan tauhid.

Menurut Hoedaifah, keputusan Pram itu sekaligus menunjukan permintaan maaf kepada Hamka. Hamka yang langsung menerima maksud kedatangan Astuti pun secara tak langsung menunjukkan sikap memaafkan.

Dua tokoh sastra kenamaan Indonesia itu, meski berseberangan paham, pada akhirnya berdamai lewat Islam.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/15/03300071/perseteruan-hamka-dan-pramoedya-ananta-toer-hingga-berdamai-lewat-islam

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke