Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Ia pun meminta masyarakat tidak berspekulasi berlebihan. 

"PPP melihat soal reshuffle ini bukan hal yang luar biasa. Jadi tidak perlu menjadi spekulasi politik berlebihan," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Anggota Komisi III DPR ini menilai, kabinet pemerintahan seperti layaknya sebuah klub sepak bola.

Dalam sebuah klub sepak bola, kata dia, pelatih menjadi komandan yang bertanggung jawab atas timnya.

"Sedangkan kabinet adalah presiden yang bertanggung jawab," ujar dia. 

Sama seperti pelatih klub sepak bola, presiden dapat memutuskan pergantian pemain jika melihat timnya sudah tidak efektif atau tak sesuai harapan. 

Melihat reshuffle sebagai sebuah hal yang biasa, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini pun meminta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin untuk tidak mendramatisasi reshuffle.

"PPP meminta termasuk yang di lingkaran istana seperti Bung Ngabalin jangan malah mendramatisir soal reshuffle tersebut, termasuk soal waktunya. Mari kita lihat saja reshuffle ini seperti penggantian pemain bola dalam satu pertandingan," ujar dia.

Sebelumnya diberitakan, sinyal-sinyal reshuffle kabinet akan terjadi pekan ini diungkapkan oleh Ali Mochtar Ngabalin.

Wacana reshuffle menguat setelah ada rencana peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) serta dibentuknya Kementerian Investasi.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Namun, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle.

Dia hanya menyebut, ihwal peleburan dua kementerian dan pembentukan kementerian baru sudah disetujui Presiden.

Hal ini berarti perombakan menteri Jokowi dilakukan tidak lama lagi.

"Kalau itu sudah disetujui enggak lama, karena kan Presiden Jokowi itu sudah selalu cepat dan tepat mengambil keputusan, tidak lambat-lambat," ucap dia. 

DPR sebelumnya menyetujui pembentukan Kementerian Investasi serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (9/4/2021).

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.