Kejar Aset Obligor BLBI, Pemerintah Siapkan Upaya Penyanderaan Badan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, pemerintah menyiapkan upaya gijzeling atau penyanderaan badan dalam memburu aset obligor terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Sekarang kita mau coba menyelesaikan. Kalau perlu nanti kan kita perdatanya pakai gijzeling, penyanderaan badan. Sehingga mirip-mirip pidana juga, tapi ya kita harus lakukanlah ini uang negara juga," ujar Mahfud dalam Sapa Indonesia Malam di Kompas TV, Selasa (13/4/2021).

Mahfud menjelaskan, bahwa hukum perdata mengenal istilah gijzeling yang dapat memenjarakan seseorang.

Pemenjaraan tersebut bukan karena unsur pidana, melainkan unsur pelanggaran perdata.

Penerapan gijzeling dilakukan terhadap obligor yang mengingkari atau membangkang terhadap kewajiban membayar utang.

"Kan ada tuh di hukum perdata, sandera badan," kata Mahfud.

Berdasarkan data yang diterima Mahfud, utang BLBI sendiri menembus Rp 109 triliun lebih. Menurut Mahfud, setidaknya ada 48 obligor dengan berbagai jenis jaminan dalam BLBI.

Namun, setelah dipelajari ternyata jaminan tersebut setidaknya terdapat 12 permasalahan dalam kasus BLBI.

Salah satu permasalahannya adalah mengenai penyerahan barang namun tidak ada sertifikatnya. Bahkan, ada harta yang kini sudah beralih ke luar negeri.

"Ada yang berbentuk rekening Indonesia dan sebagainya. Itu ada 12 macam problematik," terang Mahfud.

Di samping itu, hingga kini pemerintah belum dapat mematok target aset BLBI yang dapat diambil negara pada tahun ini.

"Belum, kita belum punya target," imbuh dia.

Terkait kasus BLBI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menghentikan penyidikan perkara untuk tersangka Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim.

Sjamsul Nursalim merupakan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI). Kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 4,58 triliun.

Penghentian penyidikan juga berlaku untuk Syafruddin selaku Kepala BPPN terkait proses pemenuhan kewajiban BDNI selaku obligor BLBI.

Kemudian, Presiden Joko Widodo menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI, pada Selasa (6/4/2021).

Satgas tersebut bertugas menangani dan memulihkan hak tagih negara atas sisa piutang dari dana BLBI.