Salin Artikel

Politisi PKS Pertanyakan Urgensi Prabowo Bentuk Denwalsus Kemenhan

Sukamta menilai, pembentukan Denwalsus Kemenhan masih bersifat protokol semata.

"Jika ini bagian dari protokoler apakah harus dalam bentuk unit khusus? Apakah ini sesuatu yang mendesak?" kata Sukamta kepada Kompas.com, Senin (12/4/2021).

Menurut Sukamta, sebaiknya Kemenhan memperhatikan masalah yang lebih mendesak, khususnya terkait kondisi keamanan nasional.

Ia mencontohkan adanya kejadian Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang menyerang guru di Papua.

"Seperti kasus penyerangan KKB terhadap guru di Papua yang sebabkan dua orang guru meninggal dunia," ucapnya.

Lebih lanjut, Sukamta menyarankan agar Kemenhan sebaiknya membuat detasemen kawal khusus buat para guru yang bertugas di wilayah rawan keamanan.

"Saya kira akan lebih baik didahulukan pembentukan Detasemen Kawal Khusus buat para guru yang bertugas di wilayah pedalaman yang rawan secara keamanan," ujarnya.

Sebelumnya, Menhan Prabowo Subianto membentuk Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Juru Bicara Menhan Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, Denwalsus tersebut bertugas mengawal para tamu militer Kemenhan.

"Sejak lama (Denwalsus) sudah ada di bawah kendali Mabes TNI yang ditugaskan di Kemenhan RI. Hanya saja, memang dilakukan penyegaran personelnya," kata Dahnil saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (10/4/2021).

Dahnil mengatakan, Prabowo meminta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto agar menyediakan personel-personel yang secara fisik sempurna untuk Denwalsus karena akan menjadi tampilan depan dalam setiap upacara penyambutan tamu-tamu Kemenhan.

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan, Denwalsus ini berjumlah sekitar 100 orang lebih.

"Makanya Pak Menhan memberikan perhatian khusus terkait hal ini, karena menjadi salah satu simbol wibawa kita sebagai bangsa dan negara," ujar dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/12/09391781/politisi-pks-pertanyakan-urgensi-prabowo-bentuk-denwalsus-kemenhan

Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke