Ditanya soal Demokrat, Moeldoko: Ini Kantor Kepresidenan, Jangan Ikut-ikutan Primitif ...

Pertanyaan itu disampaikan usai Moeldoko menyampaikan paparan tentang rencana pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) di Lobi Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (8/4/2021).

Wartawan bertanya bagaimana sikap Moeldoko atas perkembangan terbaru konflik kepengurusan Partai Demokrat.

"Ini kantor kepresidenan. Tanyanya yang berkaitan dengan kerja-kerja KSP. Jangan ikut-ikutan primitif. Terimakasih," ujarnya menanggapi pertanyaan itu.

Kata primitif yang disampaikan Moeldoko merujuk kepada pernyataanya dalam paparan tentang TMII.

Saat itu, dia menyinggung adanya informasi bahwa pengelolaan TMII akan dilakukan oleh yayasan yang baru yang akan dibentuk oleh Presiden Joko Widodo.

Moeldoko menegaskan, informasi tersebut tidak benar.

"Saya ingatkan jangan lagi ada yang berpandangan nanti akan ada lagi yayasan yang dikelola oleh Pak Jokowi. Itu pandangan primitif. Jangan lagi ada pandangan seperti itu. Tidak ada itu," kata Moeldoko.

"TMII akan dikelola secara profesional oleh BUMN di bidang pariwisata," tambahnya.

Sementara itu, usai permohonan kepengurusan Partai Demokrat versi KLB ditolak oleh Kemenkumham, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mempersilakan jika Moeldoko ingin bertemu.

AHY mengaku tak keberatan apabila Moeldoko ingin mengetahui lebih banyak tentang partai yang ia pimpin itu.

"Saya dari awal mengatakan, kalau Pak Moeldoko ingin tahu lebih banyak tentang Partai Demokrat boleh kita ngopi-ngopi," ujar AHY, dalam program Satu Meja The Forum, Kompas TV, Rabu (7/4/2021).

Namun AHY berharap dalam pertemuan itu nantinya Moeldoko tidak membahas soal kongres luar biasa (KLB) maupun upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat.

"Artinya ngopi-ngopi yang benar, jangan ngomongin KLB, jangan ngomongin perampasan partai politik," kata AHY.

Dalam kesempatan itu, AHY menanggapi tudingan Moeldoko soal pergeseran ideologi di Partai Demokrat.

AHY menilai tudingan itu sebagai pernyataan politik yang frustasi.