Kena Dampak Embargo Vaksin, Anggota Komisi IX: Negosiasi dan Lobi Vaksin Indonesia Lemah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengkhawatirkan laju vaksinasi akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh lantaran adanya embargo ekspor vaksin oleh perusahaan produksi vaksin AstraZeneca di India.

Atas adanya embargo vaksin itu, Netty meminta pemerintah segera mengambil langkah taktis agar dapat memenuhi jumlah kebutuhan vaksin nasional.

"Adanya embargo ekspor vaksin oleh India menambah daftar panjang permasalahan vaksinasi nasional. Laju proses vaksinasi pasti akan terhambat dan target satu juta dosis per hari akan semakin menjauh. Apalagi produksi vaksin AstraZeneca di pabrik Baltimore, Amerika juga dihentikan sementara," kata Netty saat dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Netty meminta pemerintah untuk tidak bergerak lambat mengatasi masalah embargo vaksin dari negara produsen, salah satunya India.

Sebab, ia menilai, jika pemerintah bergerak lambat, maka tujuan untuk herd immunity sulit untuk dicapai.

"Jika pabrik India tidak memungkinkan, maka pemerintah harus melakukan negosiasi ke pabrik-pabrik AstraZeneca lainnya. Misalnya saja pabrik yang ada di Thailand," jelasnya.

Di sisi lain, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga mempertanyakan bentuk kesepakatan Indonesia dengan perusahaan vaksin AstraZeneca.

Pasalnya, dia mengaku heran mengapa tiba-tiba vaksin AstraZeneca dari pabrik India terkena embargo atau pelarangan perdagangan dari sebuah negara.

Bahkan, Netty berpendapat apabila embargo vaksin dilakukan sepihak oleh India, maka dapat diindikasikan negosiasi dan lobi Indonesia terkait vaksin sangat lemah di internasional.

"Apakah tidak ada kesepakatan untuk kerja sama yang sifatnya berkelanjutan? Kalau memang ternyata embargo ini hanya dilakukan sepihak oleh India, berarti negosiasi dan lobi kita sangat lemah sekali di tingkat global," tanya Netty.

Diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh menyikapi keterbatasan jumlah vaksin akibat adanya embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Akibat adanya embargo, kata Budi, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia ke depan akan berjalan lebih lambat.

Diketahui, kebijakan embargo vaksin ditempuh sejumlah negara lantaran terjadi lonjakan kasus virus corona di sejumlah wilayah.