Saat Eks Menkes Siti Fadilah Merasa Diserang Konspirasi Media Kala Tangani Wabah Flu Burung…

Tak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di dunia juga mengalami situasi serupa akibat pandemi Covid-19.

Sejatinya, Indonesia juga pernah dilanda wabah serupa. Meski demikian wabah-wabah tersebut tak lantas mengganas menjadi pandemi yang melumpuhkan dunia sebagaimana halnya Covid-19.

Wabah-wabah tersebut di antaranya flu burung dengan strain virus H5N1, flu babi dengan strain virus H1N1, dan SARS.

Adapun wabah yang pertama kali menggemparkan Indonesia ialah flu burung yang terjadi pada 2004. Saat itu wabah flu burung terjadi di era kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Kesehatan (Menkes) dijabat oleh Siti Fadilah Supari.

Kasus penularan flu burung dari unggas ke manusia di Indonesia terjadi pada 2005. Harian Kompas mencatat terdapat 171 kasus orang yang terinfeksi flu burung sejak 2005 hingga 31 Desember 2010. Sebanyak 141 orang yang terinfeksi kasus flu burung tercatat meninggal dunia.

Mereka yang meninggal dunia akibat flu burung rata-rata mengalami gejala berat seperti pneumonia

Selama kurun waktu kurang lebih lima tahun, kasus flu burung terjadi di 11 provinsi yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Riau.

Selaku Menkes, ketika itu Siti Fadilah mengkritik upaya badan kesehatan dunia (WHO) yang menurut dia terlalu membesar-besarkan kasus flu burung.

Kritikan itu dikemukakan Menkes pada teleconference dengan 1.500 orang bidan di seluruh Indonesia pada pembukaan Kongres XIV Ikatan Bidan Indonesia (IBI) di Hotel Bumiminang, Padang, Sumatera Barat.

Menkes mempertanyakan, kenapa hanya flu burung yang menjadi isu dunia padahal masih banyak jenis penyakit lain di antaranya Tuberculosis (TBC) yang menelan korban ratusan orang tiap hari di seluruh dunia tetapi tidak mendapat perhatian WHO.

Sementara flu burung yang hanya korbannya sedikit menjadi perhatian yang luar biasa dan cukup mengagetkan dunia.

"Kenapa menjadi isu begitu mengejutkan dunia," kata Menkes, karena negara-negara maju terancam sedang penyakit TBC hanya mengancam negara-negara miskin.
"Ini adalah satu bentuk ketidakadilan," tegasnya.

Siti Fadilah saat itu juga menyetop pengiriman sampel virus flu burung dari Indonesia ke WHO untuk diteliti dan dibuatkan vaksinnya.

Musababnya, Siti Fadilah menilai nantinya Indonesia akan dibuat bergantung kepada WHO dan negara-negara maju yang menjadi produsen vaksin untuk menghentikan wabah flu burung di Tanah Air.

Menurut dia, hal itu sama saja membiarkan negara kaya mengambil keuntungan dari negara miskin dengan cara memanfaatkan wabah yang sedang terjadi.

Penyetopan pengiriman sampel virus flu burung ke WHO itu lantas menjadi kontroversi. Ia merasa dipojokkan dengan pemberitaan media terkait kebijakannya tersebut.

Saat kasus flu burung mulai mereda, Siti Fadilah menerbitkan sebuah buku yang berjudul “Saatnya Dunia Berubah. Tangan Tughan di Balik Virus Flu Burung”.

Buku itu lalu ramai dibahas media luar negeri karena dianggap menetang WHO dalam menangani wabah flu burung.

“Saya hanya bermaksud menggugat ketidakadilan yang sudah berlangsung puluhan tahun dalam mekanisme yang berlaku di WHO,” ujar Siti Fadilah sebagaimana dikutip Antara saat buku tersebut ramai dibahas.

Namun, usai menjabat Menkes, Siti Fadilah justru tersandung kasus korupsi dalam pengadaan alat kesehatan untuk penanganan kasus flu burung.

Siti Fadilah divonis empat tahun penjara oleh majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Siti juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Menurut majelis hakim, Siti terbukti menyalahgunaan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Siti menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp 5,7 miliar.

Menurut majelis hakim, dalam kegiatan pengadaan alkes untuk mengatasi KLB pada tahun 2005, Siti Fadilah membuat surat rekomendasi mengenai penunjukan langsung.

Ia juga meminta agar kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen, Mulya A Hasjmy, menunjuk langsung PT Indofarma Tbk sebagai perusahaan penyedia barang dan jasa. Selain itu, Siti Fadilah juga dinilai terbukti menerima suap sebesar Rp 1,9 miliar.

Menurut jaksa, uang tersebut diberikan oleh Direktur Keuangan PT Graha Ismaya Sri Wahyuningsih berupa Mandiri Traveller Cheque (MTC) sejumlah 20 lembar senilai Rp 500 juta.

Kemudian, dari Rustam Syarifudin Pakaya yang diperoleh dari Direktur Utama PT Graha Ismaya, Masrizal Achmad Syarif sejumlah Rp 1.375.000.000.

Uang tersebut terdiri dari 50 lembar MTC senilai Rp 1,2 miliar dan 1 lembar MTC senilai Rp 25 juta, dan 10 lembar MTC senilai Rp 100 juta.

Menurut hakim uang-uang tersebut diberikan karena Siti Fadilah telah menyetujui revisi anggaran untuk kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) I, serta memperbolehkan PT Graha Ismaya sebagai suplier pengadaan alkes I.

Siti Fadilah terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Siti Fadilah kemudian menghirup udara bebas pada 31 oktober 2020.