KPK Cegah 3 Saksi Keluar Negeri Terkait Kasus Pengadaan Barang Darurat di Kabupaten Bandung Barat

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM terhadap tiga orang saksi dalam penyidikan kasus di Kabupaten Bandung Barat.

Adapun pencegahan terhadap tiga orang saksi tersebut terkait penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid-19 pada Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kumenterian Hukum RI untuk melakukan pelarangan ke luar negeri," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dikutip dari Antara, Senin (29/3/2021).

Ali menyebutkan, pencegahan tersebut dilakukan selama 6 bulan terhitung sejak 26 Februari 2021. 

Kendati demikian, ia tidak menyebut siapa saja saksi yang diminta KPK untuk dicegah ke luar negeri.

"Pencegahan keluar negeri tersebut tentu dalam rangka kepentingan pemeriksaan agar pada saat diperlukan untuk dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan, pihak-pihak tersebut tidak sedang berada di luar negeri. Sehingga dapat kooperatif hadir memenuhi panggilan penyidik KPK," ucap Ali.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK telah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi terkait.

KPK juga telah menggeledah rumah milik pihak yang diduga terkait pada Selasa (23/3/2021. Rumah yang digeledah berlokasi di Lembang dan Kota Bandung, Jawa Barat.

Sebelumnya, KPK juga telah menggeledah rumah di wilayah Cimareme, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada Minggu (22/3/2021).

"Untuk satu lokasi penggeledahan tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elektronik yang terkait dengan perkara," kata Ali.

Penyidik juga telah melakukan penggeledahan di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung pada Sabtu (20/3/2021).

Ketiga tempat tersebut berlokasi di Desa Cicangkanggirang, Kecamatan Sindangkerta Bandung Barat, Buah Batu, Kabupaten Bandung; dan Desa Mekarsari, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung.

"Di tiga lokasi ini telah ditemukan dan diamankan bukti, di antaranya berbagai dokumen dan barang elekronik yang diduga terkait perkara," ucap Ali.

"Selanjutnya bukti-bukti tersebut segera dianalisis untuk diajukan penyitaannya guna menjadi bagian kelengkapan berkas perkara penyidikan dimaksud," kata dia.

Kendati demikian, KPK belum menyampaikan kasus secara detail dan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pengumuman tersangka, kata Ali, akan disampaikan saat KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka.

"Tim penyidik KPK saat ini dan waktu ke depan masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," ucap Ali.