Salin Artikel

Soal Embargo Vaksin AstraZeneca, Bio Farma Minta Kemenlu Berdiplomasi dengan India

"Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk juga bisa melalukan diplomasi bagaimana seandainya suplai ke Indonesia yang sudah terjadwal ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (29/3/2021).

Honesti menturkan, India menjadi negara yang menjadi 'didekati' karena negara tersebut merupakan negara yang memproduksi vaksin AstraZeneca dan Novavax.

Padahal, kata Honesti, Indonesia sudah meneken kerja sama lebih dahulu untuk mengimpor vaksin-vaksin dari sana sebelum adanya embargo.

Menurut Honesti, suplai vaksin tersebut mesti terjaga mengingat kecepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah sudah meningkat dari 100.000-200.000 dosis per hari menjadi hampir 500.000 dosis per hari.

"Kita tidak mau nanti kecepatan ini terganggu karena memang suplai vaksin yang diharapkan dari Covax facilty ini delay sehingga kecepatannya menjadi terganggu dan kita menerima risikonya," kata Honesti.

Kendati demikian, Honesti menyebut, suplai vaksin Sinovac yang didatangkan dari China masih terjadwal seperti sebelumnya.

Ia mengatakan, embargo vaksin dari India disebabkan oleh tingginya kasus Covid-19 di negara itu sehingga mereka memilih menggunakan vaksin mereka untuk kebutuhan dalam negerinya lebih dahulu.

"Permasalahannya memang ada yang dari Covax facility dan juga yang AstraZeneca yang diproduksi dari India karena memang di Indianya seperti itu," ujar Honesti.

Diberitakan sebelumnya, India menahan sementara semua ekspor utama suntikan virus corona AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India (SII), pembuat vaksin terbesar di dunia.

Melansir Reuters pada Rabu (23/3/2021), penundaan dilakukan untuk memenuhi permintaan domestik seiring dengan meningkatnya infeksi di Negara Asia Selatan itu.

Langkah ini akan memengaruhi pasokan ke program berbagi vaksin Covax yang didukung GAVI/WHO. Di mana lebih dari 180 negara diharapkan mendapatkan dosis vaksin Covid-19.

Hal itu pun turut berimbas ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pada April 2021 Indonesia hanya akan memiliki 7 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

Semula, Budi memperkirakan Indonesia bisa mendapatkan 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca sehingga total yang dimiliki 15 juta. Namun embargo di India itu berdampak pada terganggunya suplai vaksin.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

"Bulan Maret kebetulan stok Sinovac-nya masih cukup banyak, tapi saya mau lapor ke Kakak Adik Gubernur ini, bulan April Sinovac-nya cuma 7 juta. Jadi saya hanya punya 7 juta stok dari Sinovac," lanjut Budi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/29/14534261/soal-embargo-vaksin-astrazeneca-bio-farma-minta-kemenlu-berdiplomasi-dengan

Terkini Lainnya

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke